Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Tak Ada Alasan Memperlambat Proses Seleksi Calon Kapolri

Kompas.com - 22/06/2016, 12:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku, telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III terkait rencana kunjungan ke kediaman calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian.

Ia pun sudah mendengar bahwa rapat Komisi III dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Kepolisian Nasional untuk meminta rekam jejak Tito, Selasa (21/6/2016), berjalan dengan baik.

Prinsipnya, kata Akom, DPR menginginkan agar rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan Tito dapat cepat diselesaikan.

"Saya kira tidak ada alasan untuk memperlambat," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

(baca: PPATK, KPK, dan Kompolnas Nyatakan Rekam Jejak Tito Karnavian Tak Bermasalah)

Ia meyakini, dengan rangkaian proses yang lancar, diharapkan penunjukan Tito dapat disahkan dalam Sidang Paripurna pada Selasa pekan depan.

"Semoga bisa dibawa tanggal 28 di paripurna dan diambil keputusan," ucapnya.

Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun.

Siang ini, Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke kediaman Tito. Sedangkan uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan pada Kamis (24/6/2016) besok.

(baca: Telusuri 17 Rekening Tito, PPATK Pastikan Tidak Ada yang Tak Wajar)

Jika tak ada halangan, pada pukul 20.00 WIB di hari yang sama akan diambil keputusan apakah Tito layak menjadi Kapolri.

"Hari Kamis jam 10 kami melakukan fit and proper," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Kompas TV Komjen Tito Siap Jalani Uji Kelayakan & Kepatutan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com