Suara Rakyat, Media Sosial dan "The New Politics"

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial (medsos) khususnya dalam dunia politik Indonesia telah menjadi mantra paling seksi yang paling sering dibicarakan selama kurun waktu 5-8 tahun terakhir ini.

Penggunaan media sosial diangap sebagai kehadiran sebuah era politik baru yang menghadirkan suara rakyat secara lebih luas.

Di Indonesia, media sosial mencapai puncak popularitasnya saat digunakan para pendukung dan relawan pada pemilihan gubernur di DKI Jakarta 2012 yang memenangkan Jokowi-Basuki.

Media sosial semakin menjadi-jadi pengaruhnya saat kampanye pileg dan pilpres 2014 lalu yang mengantarkan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI. Para aktivis medsos seolah menjadi sebuah kekuatan politik tersendiri yang menentukan dan bernilai tinggi.

Medsos menjadi senjata politik yang ampuh khususnya dibutuhkan saat memobilisasi dan mempengaruhi kebijakan publik tertentu.

Gagalnya Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri dan kemunculan ‘Teman Ahok’ menjadi contoh-contoh terkini dari tren mobilisasi media sosial dalam sebuah tujuan politik.

Fenomena media sosial di Indonesia memang cukup mengesankan. Menurut situs data wearesocial.com, dari sekitar 259 juta total jumlah populasi di republik ini terdapat 88 juta warga (34 persen) pengguna internet aktif. Dari 88 juta manusia tersebut, tercatat 79 jutanya adalah pengguna aktif media sosial.

Sejauh ini memang belum ada referensi akademik atau kajian yang lebih komprehensif terkait pengaruh media sosial terhadap, katakanlah, perilaku memilih individu dalam setiap pemilu.

Cuma yang jelas, akibat kekuatan media sosial, sejumlah gempa politik sudah terjadi dan mempengaruhi konfigurasi dan wajah politik sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Negara dan Inovasi Demokrasi

Di era neoliberal ini, tantangan terhadap peran negara menjadi sangat besar. Secara spesifik tantangan bagi partai saat ini adalah kemampuan beradaptasi di satu sisi dengan situasi di mana negara bukan lagi satu-satunya aktor institusi yang dominan.

Negara memang masih dianggap menjadi penerima "mandat kedaulatan rakyat" untuk mengatur dan menjamin berbagai kepentingan publik. Namun saat ini aktor lain seperti masyarakat sipil dan, lebih "powerful" lagi, korporasi juga menjadi pemain utama dalam mempengaruhi proses formulasi kebijakan.

Dalam bukunya berjudul Democratic Governance (2010), Mark Bevir mengungkapkan adanya pergeseran pemahaman konsep dan peran negara model tradisional birokratik Keynesian menuju politik kontemporer yang disebutnya sebagai ‘the new governance’.

Konsep tata pemerintahan baru ini intinya lebih mengedepankan jejaring (network) dan kemitraan (partnership) antarseluruh komponen termasuk pasar dan masyarakat sipil dalam proses-proses pengelolaan pembangunan masyarakat.

Ada dua pemikiran yang mempengaruhi model negara baru ini. Pertama pemikiran ekonomi politik neoliberalisme dan teori "rational choice" yang ingin membuat kinerja dan peran negara menjadi efisien. Kedua, bangkitnya kembali kesadaran "third way" merujuk pada pemikiran sosial demokrat, "center left politics" dan pendekatan "new institutionalism" sebagai dampak dari menguatnya populisme dan suara-suara rakyat di berbagai arena deliberasi publik.