Untuk menampung masukan masyarakat, Ridwan membangun aplikasi yang menampung itu semua. Setiap minggu, lanjut dia, laporan yang masuk direkap dan diserahkan ke atas mejanya.
Di dalam laporan itu terdapat penilaian terhadap pejabat public yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, saya panen civil society dengan teknologi. Hasilnya, tahun ini saya sudah mengganti empat lurah, dua camat, dan seorang direktur pasar daerah (karena kurang memberikan pelayanan baik)," kata dia.
Kini, ia menambahkan, Kota Bandung telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi praktik birokrasi di kota tersebut.
Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan KPK untuk membagikan 15 aplikasi perkotaan yang diyakini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir praktik korupsi yang terjadi.
"Apps itu bisa dibagikan ke daerah lain yang membutuhkan. Kita kan NKRI, saling berbagi," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.