Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Antikorupsi Jadi Tafsir Baru Teologi Al Maun oleh Pemuda Muhammadiyah

Kompas.com - 18/06/2016, 12:03 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa gerakan berjamaah melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah merupakan tafsir baru terhadap surat "Al Maun".

Teologi Al Maun telah menjadi pedoman bagi Muhammadiyah selama lebih dari 104 tahun.

"Gerakan antikorupsi merupakan tafsir baru dari teologi Al Maun yang dulu dipakai oleh Kiyai Ahmad Dahlan," kata Dahnil dalam Konvensi Antikorupsi 2016 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

"Dulu Kiyai Dahlan membangun sekolah karena masyarakat memerlukan pengetahuan. Sekarang akar masalahnya adalah korupsi," ujarnya.

Dahnil mengatakan, dulu Ahmad Dahlan mendorong gerakan melawan kebodohan dan kemiskinan bersama masyarakat. Namun, saat itu negara belum hadir karena Indonesia masih dijajah.

Menurut Dahnil, hari ini negara telah hadir namun absen dalam melaksankan tugas mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya.

Ia menilai akar dari semua ini berasal dari tindakan korupsi yang marak di Indonesia. (Baca juga: "Lawan Korupsi Itu 'Fardhu Ain', Bukan 'Fardhu Kifayah'")

Dahnil mengandaikan gerakan melawan korupsi layaknya seperti shalat subuh di masjid. Masyarakat mengamini bahwa gerakan melawan korupsi merupakan hal yang penting, namun masih sedikit yang bergerak bersama.

"Tapi harus diteriaki terus. Jangan takut dengan cibiran. Dulu Kiyai Dahlan dibilang kafir," ucap dia.

(Baca: "Perjuangan Lawan Korupsi Bagaikan Shalat Subuh di Masjid")

Dahnil mengatakan cibiran seringkali datang saat memulai gerakan baru seperti gerakan melawan korupsi. Ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk merapak saf dalam gerakan melawan korupsi.

Menurut Dahnil, gerakan antikorupsi dapat dimulai dari diri sendiri. Setelah itu, dapat ditularkan kepada masyarakat luas.

"Dimulai dari diri sendiri sebagai budaya kita. Sebagai watak kita, sebagai karakter kita. Kalau tidak ada yang memulai maka kita akan terus larut dari budaya korupsi," tutur Dahnil.

Kompas TV KPK Secara Tegas Tolak Revisi UU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com