Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah Usul Penggunaan Kata "Koruptor" Diubah Jadi "Maling"

Kompas.com - 18/06/2016, 09:44 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan nomenklatur atau penggunaan kata "koruptor" diubah menjadi "maling".

Menurut Dahnil, penggunaan kata "maling" lebih mudah dipahami oleh berbagai lapisan di masyarakat.

"Kami ingin mendorong publik untuk mengganti nomenklatur koruptor dengan kata yang mudah dipahami budaya Indonesia, yaitu 'maling'," kata Dahnil dalam pidatonya saat pembukaan Konvensi Antikorupsi 2016 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Dahnil melanjutkan, penggunaan kata "koruptor" terkesan elitis bagi sebagian masyarakat. Dengan menggunakan kata "maling", maka masyarakat akan lebih memahami makna dan akibat dari yang ditimbulkan oleh koruptor.

Dahnil juga mengusulkan agar awak media menggunakan kata "maling" dalam pemberitaan mengenai perilaku korupsi. Ia bahkan juga mengusulkan perubahan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau ada revisi Undang-Undang KPK, kami usulkan ganti nama KPK jadi Komisi Pemberantasan Maling (KPM)," ucap dia.

Dahnil mengatakan, melawan korupsi perlu dilakukan dengan tindakan kebudayaan.

"Jenazah koruptor tidak perlu dishalatkan. Itu ekspresi kebencian terhadap koruptor. Dulu Rasul pernah melakukan itu juga," tutur dia.

Ia berharap Konvensi Antikorupsi 2016 dapat memberikan manfaat di masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di masa datang. Pemberantasan korupsi, kata dia, bisa dilakukan dimulai dari diri sendiri.

Acara pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2016 dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Hadir pula Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Djamil, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan ketua PP Muhammadiyah Teguh Santosa, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Kompas TV Inilah Koruptor yang Hukumannya Diperberat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com