Budi Gunawan
Selain wacana memperpanjang masa jabatan Badrodin, muncul pula dorongan agar Presiden memilih Wakapolri Budi Gunawan sebagai kepala Polri.
Wacana ini kencang disuarakan gerbong PDI Perjuangan, yang sejak awal mendukung mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat Presiden kelima RI tersebut.
Selain Budi Gunawan, setidaknya ada enam jenderal bintang tiga lain yang bisa diangkat menjadi kepala Polri.
Mereka ialah Komjen Dwi Priyatno (56, Irwasum Polri), Komjen Budi Waseso (55, Kepala BNN), dan Komjen Putut Eko Bayuseno (55, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri).
Selain itu, ada Komjen Syarifuddin (55, Kapusdiklat Polri), Komjen Suhardi Alius (55, Sekretaris Utama Lemhanas), dan Komjen Tito Karnavian (51, Kepala BNPT).
"Walaupun jadi hak prerogatif Presiden, kenapa tidak ditempatkan saja orang yang sudah betul-betul paham tentang fungsi dan tugas kepala Polri itu kepada Budi Gunawan," kata politisi PDI-P, Junimart Girsang.
Pengalaman Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri dinilai bisa menjadi modal utama untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Polri.
Terlebih lagi, Budi Gunawan sebelumnya sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. PDI-P juga menganggap perkara hukum sudah bersih. Karena itu, PDI-P menolak adanya perpanjangan masa jabatan Badrodin.
(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)
Saat pemilihan Kapolri pada Januari 2015 lalu, Jokowi sempat mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat kepemimpinan Abraham Samad, KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014.
Namun, penyidikan KPK terganggu setelah adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.
(Baca: PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)
Meski demikian, Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi. Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
Adapun soal jabatan Wakapolri, Presiden ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri, yang akhirnya memilih Budi Gunawan.
Menyikapi soal polemik jabatan kepala Polri, Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Budi mengaku tak masalah jika jabatan Badrodin diperpanjang.
"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung apakah diperpanjang atau diganti, semua kan hak prerogatif Presiden," kata Budi.