Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muluskah Jalan Tito Karnavian Jabat Tribrata 1?

Kompas.com - 16/06/2016, 08:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Budi Gunawan

Selain wacana memperpanjang masa jabatan Badrodin, muncul pula dorongan agar Presiden memilih Wakapolri Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Wacana ini kencang disuarakan gerbong PDI Perjuangan, yang sejak awal mendukung mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat Presiden kelima RI tersebut.

KOMPAS.com/YAMIN ABD HASAN Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan didampingi Kapolda Malut Brigjen Pol Zulkarnain di sela-sela Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pilkada
PDI-P menilai, dari jenderal polisi bintang tiga yang ada saat ini, Budi Gunawan sosol yang paling cocok untuk menjadi kepala Polri.

Selain Budi Gunawan, setidaknya ada enam jenderal bintang tiga lain yang bisa diangkat menjadi kepala Polri.

Mereka ialah Komjen Dwi Priyatno (56, Irwasum Polri), Komjen Budi Waseso (55, Kepala BNN), dan Komjen Putut Eko Bayuseno (55, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri).

Selain itu, ada Komjen Syarifuddin (55, Kapusdiklat Polri), Komjen Suhardi Alius (55, Sekretaris Utama Lemhanas), dan Komjen Tito Karnavian (51, Kepala BNPT).

"Walaupun jadi hak prerogatif Presiden, kenapa tidak ditempatkan saja orang yang sudah betul-betul paham tentang fungsi dan tugas kepala Polri itu kepada Budi Gunawan," kata politisi PDI-P, Junimart Girsang.

Pengalaman Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri dinilai bisa menjadi modal utama untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Polri.

Terlebih lagi, Budi Gunawan sebelumnya sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. PDI-P juga menganggap perkara hukum sudah bersih. Karena itu, PDI-P menolak adanya perpanjangan masa jabatan Badrodin.

(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

Saat pemilihan Kapolri pada Januari 2015 lalu, Jokowi sempat mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat kepemimpinan Abraham Samad, KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014.

Namun, penyidikan KPK terganggu setelah adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

(Baca: PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Meski demikian, Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi. Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Adapun soal jabatan Wakapolri, Presiden ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri, yang akhirnya memilih Budi Gunawan.

Menyikapi soal polemik jabatan kepala Polri, Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Budi mengaku tak masalah jika jabatan Badrodin diperpanjang.

"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung apakah diperpanjang atau diganti, semua kan hak prerogatif Presiden," kata Budi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com