Muluskah Jalan Tito Karnavian Jabat Tribrata 1?

JAKARTA, KOMPAS.com — Terjawab sudah segala teka-teki soal jabatan kepala Polri. Presiden Joko Widodo memutuskan mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Keputusan tersebut pertama kali diungkapkan Ketua DPR Ade Komarudin di sela-sela kunjungan kerja memantau Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Tanpa ditanya, Ade mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang isinya soal pergantian Kapolri.

(Baca: Ketua DPR: Presiden Ajukan Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri)

"Beliau menyampaikan surat tertutup, amplop tertutup. Saya buka isinya adalah Presiden RI mengajukan pengganti Bapak Badrodin Haiti yang segera akan pensiun," kata Ade.

"Dalam surat itu, Bapak Presiden mengajukan Bapak Tito Karnavian yang sekarang menjabat Kepala BNPT dan mantan Kepala Polda Metro," kata politisi Partai Golkar itu.

Tertutup

Menjelang pensiunnya Badrodin pada akhir Juli 2016, Presiden tertutup soal jabatan kepala Polri. Begitu pula dengan Komisi Kepolisian Nasional yang merekomendasikan calon kepala Polri kepada Presiden.

Karena tertutupnya informasi soal calon kepala Polri, muncul wacana bahwa Jokowi akan memperpanjang masa jabatan Badrodin dengan berbagai alasan.

Banyak pihak menyebut, jika Jokowi ingin memperpanjang masa pensiun Badrodin, harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebab, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengatur usia pensiun anggota Polri, yakni 58 tahun.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo bahkan sampai mengingatkan Presiden agar segera menyerahkan nama calon pengganti Kapolri jika tidak ingin memperpanjang masa jabatan Badrodin. Pasalnya, DPR akan memasuki masa reses pada 28 Juli.

(Baca: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Ini Sepak Terjang Tito Karnavian)

Jika Presiden mengajukan nama baru, perlu ada proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala Polri di Komisi III hingga akhirnya diputuskan dalam sidang paripurna.

"Jadi, kalau memang usulan nama baru, paling telat minggu depan masuk ke DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Komisioner Kompolnas mengakui bahwa proses pemilihan kepala Polri berlangsung tertutup lantaran berkaca pada proses pemilihan yang lalu saat Presiden menunjuk Komjen Budi Gunawan menjadi calon kepala Polri. Kegaduhan serupa tidak ingin terulang.

Menyikapi berbagai pertanyaan soal jabatan kepala Polri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden terus mendengar masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan suksesi kepala Polri.

Ada dua opsi yang dikaji, yakni apakah menunjuk kepala Polri baru atau memperpanjang masa jabatan Badrodin. Pramono hanya menekankan bahwa Presiden tidak akan menabrak peraturan dalam mengambil keputusan.

Budi Gunawan

Selain wacana memperpanjang masa jabatan Badrodin, muncul pula dorongan agar Presiden memilih Wakapolri Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Wacana ini kencang disuarakan gerbong PDI Perjuangan, yang sejak awal mendukung mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat Presiden kelima RI tersebut.

KOMPAS.com/YAMIN ABD HASAN Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan didampingi Kapolda Malut Brigjen Pol Zulkarnain di sela-sela Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pilkada

Selain Budi Gunawan, setidaknya ada enam jenderal bintang tiga lain yang bisa diangkat menjadi kepala Polri.

Mereka ialah Komjen Dwi Priyatno (56, Irwasum Polri), Komjen Budi Waseso (55, Kepala BNN), dan Komjen Putut Eko Bayuseno (55, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri).

Selain itu, ada Komjen Syarifuddin (55, Kapusdiklat Polri), Komjen Suhardi Alius (55, Sekretaris Utama Lemhanas), dan Komjen Tito Karnavian (51, Kepala BNPT).

"Walaupun jadi hak prerogatif Presiden, kenapa tidak ditempatkan saja orang yang sudah betul-betul paham tentang fungsi dan tugas kepala Polri itu kepada Budi Gunawan," kata politisi PDI-P, Junimart Girsang.

Pengalaman Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri dinilai bisa menjadi modal utama untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Polri.

Terlebih lagi, Budi Gunawan sebelumnya sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. PDI-P juga menganggap perkara hukum sudah bersih. Karena itu, PDI-P menolak adanya perpanjangan masa jabatan Badrodin.

(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

Saat pemilihan Kapolri pada Januari 2015 lalu, Jokowi sempat mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat kepemimpinan Abraham Samad, KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014.

Namun, penyidikan KPK terganggu setelah adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

(Baca: PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Meski demikian, Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi. Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Adapun soal jabatan Wakapolri, Presiden ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri, yang akhirnya memilih Budi Gunawan.

Menyikapi soal polemik jabatan kepala Polri, Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Budi mengaku tak masalah jika jabatan Badrodin diperpanjang.

"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung apakah diperpanjang atau diganti, semua kan hak prerogatif Presiden," kata Budi.

Tito Karnavian

Nama Tito Karnavian memang dinilai banyak pihak layak memimpin Polri. Namun, karena dianggap masih muda, Tito tidak dijagokan untuk menjabat Tribrata 1.

Kapolri mengakui bahwa Presiden sempat meminta masukan soal calon kepala Polri dari internal Polri. Badrodin kemudian memaparkan nama-nama yang berprospek menjadi kepala Polri. Salah satunya Tito.

Kompas/Wisnu Widiantoro Kepala Badan Nasional penanggulangan Teroris Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian memberikan pemaparan terkait situasi perkembangan teroris di Indonesia dalam The General Briefing on Counter Terorism di Jakarta, Selasa (19/4). Acara yang diikuti oleh sejumlah duta besar negara sahabat itu sebagai ajang bertukar informasi terkait penanganan teroris di tiap-tiap negara.

Badrodin pun melancarkan komunikasi personal kepada Tito. Namun, saat itu Tito menolak diusulkan menjadi calon kepala Polri. Tito mengaku ingin fokus dalam jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror yang baru diemban sejak Maret 2016.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak Tito, Pak Tito bilang masih ingin konsentrasi menangani terorisme," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016).

(Baca: Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri)

Namun, Badrodin menganggap penolakan itu lebih disebabkan angkatan Tito yang terbilang masih muda, yakni lulusan Akpol tahun 1987.

"Maksudnya dia itu, kita mengertilah," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi hanya mengusulkan tiga nama sebagai kepala Polri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Priyatno.

Namun, rupanya keputusan Presiden konsisten. Jokowi tetap mengusulkan nama Tito untuk menggantikan Badrodin sebagai kepala Polri ke DPR RI.

(Baca: Badrodin: Semua Pejabat Polri Akui Keunggulan Tito Karnavian)

Atas keputusan Presiden tersebut, Badrodin menilai, Tito adalah sosok polisi yang berprestasi. Menurut Badrodin, semua pejabat Polri mengakui keunggulan Tito meski masih yunior.

"Kalau dari sisi kemampuan, semua mengakui. Saya kira bisa diterima oleh semua pejabat Polri," kata Badrodin.

Karena itu, Badrodin yakin bahwa keputusan Presiden tersebut tidak akan menimbulkan gejolak di internal Polri.

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Seperti dikutip Kompas, Tito mendapat kenaikan pangkat istimewa sampai tiga kali karena berhasil mengungkap kasus-kasus besar pada masa lalu. Kemampuan Tito mengungkap berbagai kasus kriminal dan terorisme tidak diragukan lagi.

Tito langsung terjun ke lapangan untuk mengungkap berbagai kasus besar, dari bom di Kedubes Filipina (2000), bom Bursa Efek Jakarta (2001), bom malam Natal Jakarta (2001), bom di Plaza Atrium Senen Jakarta (2001), pembunuhan hakim agung Syaifuddin Kartasasmita di Jakarta (2001), dan bom di Bandara Soekarno-Hatta (2003).

Selain itu, bom di Hotel JW Marriott Jakarta (2003), pembunuhan Direktur PT Asaba (2004), bom Cimanggis Depok (2004), bom Kedubes Australia (2004), bom Bali II (2005), mutilasi tiga siswi di Poso (2006), bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott Jakarta (2009), sampai pada operasi pengungkapan perampokan bersenjata Bank CIMB Niaga Medan (2010), dan bom buku (2011).

DPR memproses

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan segera memproses usulan Presiden tersebut. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Tito di Komisi III dijadwalkan pada Rabu (22/6/2016) pekan depan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakini proses seleksi calon kepala Polri di DPR dapat diselesaikan dengan cepat.

Diharapkan proses tersebut dapat selesai sebelum masa reses DPR pada 28 Juli 2016.

"Bisa kami proses cepat. Kan Badrodin pensiun 24 Juli. Saya kira bisa sebelum reses 28 Juli. Pasti selesai," kata Fadli.