Kompas.com - 14/06/2016, 16:37 WIB
Pemerhati anak, Seto Mulyadi saat berada di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Jumat (9/10/2015) Kompas.com/Alsadad RudiPemerhati anak, Seto Mulyadi saat berada di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Jumat (9/10/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengoreksi isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Seto menilai aturan yang lebih dikenal dengan Perppu Kebiri tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual, terutama pada anak.

"Jangan sampai Perppu yang niatnya sebagai pemecah masalah, malah menjadi masalah baru," ujar Seto, dalam talkshow "Ramadhan Bincang Anak" di Jakarta, Selasa (14/6/2016).

DPR pun diminta Seto mendengarkan masukan dari berbagai sumber seperti Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, pakar anak, dan psikolog.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus melihat apakah di negara yang telah menerapkan hukuman kebiri dapat berjalan efektif. Salah satunya, dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual pada anak.

"Itu yang harus dilihat, tidak usah malu kalau itu tidak tepat dan efektif," kata dia.

Seto meragukan kebiri sebagai hukuman pemberatan akan efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual tidak hanya dipicu unsur libido semata.

"Dorongan melakukan tindak kekerasan seksual bukan hanya urusan libido saja tapi psikologis," ujar dia.

"Jadi orang ingin mendominasi orang lain, menguasai dengan cara-cara yang bisa ditempuh. Kekerasan ini bisa diterapkan tanpa menggunakan organ tubuh pelaku tapi dengan alat lain," kata Seto.

Menurut dia, jangan sampai hukuman kebiri memberikan efek lebih sadis dan kejam.

"Hukuman kebiri itu bisa menimbulkan rasa sadis. Bukan hanya menyerang anak-anak tapi ibu-ibu dan nenek-nenek sebagai pelampiasan rasa sakit hati," kata Seto.

Kompas TV Hukuman Kebiri Tak Akan Berikan Efek Jera?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.