Serahkan Laporan ke DPR Hari Ini, Akankah KPK Lanjutkan Kasus Sumber Waras?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan hasil penanganan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di ruang rapat Komisi III DPR RI, Selasa (14/6/2016).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kesimpulan mengenai penyelidikan kasus tersebut sebenarnya membutuhkan keterangan dari satu instansi lagi.

Meski demikian, melalui gelar perkara yang dilakukan Senin (13/6/2016) kemarin, pimpinan KPK sudah dapat mengumumkan kesimpulan akhir mengenai kasus tersebut.

"Konklusinya akan kami sampaikan di DPR," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Mengenai penyampaian kepada DPR, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief beralasan bahwa pimpinan KPK mempertimbangkan untuk memanfaatkan waktu rapat dengan Komisi III DPR.

(Baca: KPK Akan Sampaikan Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR, Ini Reaksi Ahok)

Selain mengenai kasus Sumber Waras, KPK juga akan menyampaikan laporan lain, seperti  anggaran dan kinerja KPK kepada Komisi III DPR.

Pimpinan KPK tidak menjelaskan secara jelas saat ditanya mengenai hasil yang diperoleh dalam gelar perkara, apakah perkembangan yang dimaksud terkait peningkatan status penanganan perkara, penetapan tersangka, atau justru penghentian penyelidikan.

Agus hanya mengatakan bahwa kesimpulan yang akan disampaikan kepada Komisi III DPR bisa jadi tidak sesuai dengan harapan beberapa pihak.

"Bisa saja keputusannya tidak memenuhi harapan beberapa pihak, tetapi bisa saja memenuhi harapan pihak lain," kata Agus.

Perjalanan KPK selidiki Sumber Waras

Hingga saat ini, KPK telah mendengar keterangan lebih dari 50 orang. Beberapa yang telah diundang untuk memberikan keterangan ialah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua Yayasan Sumber Waras Kartini Muljadi.

Selain itu, KPK juga menghadirkan beberapa ahli, seperti ahli keuangan dan ahli pertanahan, untuk memberikan keterangan. Keterangan para ahli kemudian dibandingkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

(Baca: Kalla: BPK Pertanggungjawabkan Hasil Audit Sumber Waras)