Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sumbang Saeni, Pedagang Warteg yang Dirazia Satpol PP

Kompas.com - 13/06/2016, 11:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memberikan sumbangan kepada Saeni (53), pedagang warteg yang jualannya disita Satpol PP Kota Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

"Melalui staf Istana, hari Jumat atau Sabtu lalu itu saya lupa, Presiden memang memberikan sumbangan untuk ibu itu," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana, Senin (13/6/2016).

"Khusus untuk ibu itu yang kemarin ramai dibicarakan di media sosial," kata dia.

Johan enggan mengungkapkan jumlah sumbangan yang diberikan Presiden. Namun, uang sumbangan tersebut merupakan uang pribadi Jokowi.

(Baca: Cerita Pilu Penjual Nasi Saeni dan Kritik Atas Intoleransi)

Soal razia Satpol PP itu sendiri, Johan juga enggan menanggapinya. Pihak Istana menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau soal itu (razia) lebih baik tanyakan saja ke Menteri Dalam Negeri," ujar Johan. Lapak warteg Saeni dirazia Satpol PP pada Rabu (8/6/2016) siang.

Dasar razia itu adalah surat edaran Kepala Satpol PP Kota Serang tentang pelarangan tidak boleh menjual makanan siang hari selama bulan puasa.

(Baca: Saeni Sempat Sakit dan Terpaksa Berutang Setelah Makanannya Disita Satpol PP)

Saeni mengatakan, semua masakan yang disita baru dimasak pukul 12.00 WIB. Namun, baru setengah jam kemudian dan baru satu pembeli, Satpol PP datang menyita semuanya.

Peristiwa ini diangkat di media sosial dan menuai keprihatinan. Netizen berinisiatif mengumpulkan donasi untuk Saeni dan pada saat donasi ditutup, jumlah uang yang terkumpul ialah Rp 265 juta.

"Alhamdulillah, amin. Ya, Allah, mohon dikabulkan," kata Saeni dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Sabtu.

Kompas TV Presiden Sumbang Rp 10 Juta Untuk Saeni
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com