Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Mari Menoleh Sejenak ke Cikeas

Kompas.com - 13/06/2016, 07:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Bagi Partai Demokrat, korupsi oleh pimpinan puncak, petinggi, dan pendiri partai berimbas lebih nyata. Selain kehilangan kader-kader yang sebelumnya diklaim dan diiklankan sebagai kader-kader terbaik, Partai Demokrat juga kehilangan banyak sekali suara.

Di Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi juara dengan memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85 persen mengalahkan Partai Golkar (14,45 persen) dan PDi-P (14,03 persen). Terutama karena korupsi pimpinan puncak, petinggi, dan beberapa pendiri, dalam Pemilu 2014, Partai Demokrat anjok dengan perolehan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Soroti tujuh isu 

Meredupnya pamor Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 karena korupsi disusul kekalahan calon presiden yang didukung dalam Pilpres 2014 membuat Cikeas hilang dari gegap gempita berita di media massa. 

Bersamaan dengan meredupnya gegap gempita berita di media massa soal Cikeas, tumbuh media sosial. Lewat media sosial ini, SBY (lewat Twitter) dan Ani Yudhoyono (lewat Instagram) menyuarakan sikapnya dari Cikeas. Tanggapan dari jutaan pengikutnya pasti didapat. Suara dari Cikeas ini juga mendapat perhatian lumayan dari media massa.

Perhatian lumayan dari media massa dirasa tidak memadai. Karena itu, meskipun sudah menyampaikan sikap melalui Twitter, sekitar sebulan setelah tidak menjadi presiden, SBY mengulangi sikapnya saat Jumat (10/6/2016) pekan lalu menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas Indah.

Sikap ini merupakan penjelasan SBY atas tujuh isu yang disorotinya terkait jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penjelasan yang merupakan pengulangan atas apa yang pernah disampaikannya di Twitter ini ada dalam isu ketujuh: peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.

Enam isu lain yang disoroti SBY dalam jumpa pers yang diikuti pengurus Partai Demokrat adalah 1). situasi perkonomian, 2). kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, 3). keadilan dan penegakan hukum, 4). kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan, 5). TNI & Polri, 6). komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal.

Respons atas kritik

Atas apa yang disoroti SBY, penguasa dan para penggembiranya bersikap seperti penguasa sebelum-sebelumnya dan para penggembiranya saat mendapati sorotan dan kritikan tajam. 

Seperti SBY pernah berkata bahwa pemerintahannya kebagian "cuci piring" atas pesta pora pemerintahan sebelumnya saat mendapati kritik, begitu juga reaksi politisi PDI-P sebagai representasi penguasa saat ini.

Bagi politisi PDI-P, SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini lantaran merupakan kelanjutan dari 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Belum terdengar memang respons langsung Presiden Jokowi atas kritik SBY yang cukup berdasar dan mewakili kegelisahan sejumlah pihak ini.

Respons terakhir Presiden Jokowi atas kritik SBY mengenai fokus pembangunan infrastruktur adalah datang ke Proyek Hambalang yang mangkrak serta terbengkalai karena kasus korupsi para petinggi Partai Demokrat. 

Sambil menunggu respons Presiden Jokowi atas kritik SBY terutama pada soal-soal ekonomi yang serius, baik jika mencatat apa yang diingatkan SBY terkait media massa atau pers untuk "janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran."

Kecenderungan yang dilihat SBY ini bukan tanpa dasar. Bersamaan dengan dikuasainya sejumlah besar media oleh pemilik yang juga menjadi pimpinan tertinggi partai politik, kekhawatiran SBY akan penyimpangan peran media untuk "mebenarkan yang kuat" (penguasa) itu patut diperhatikan. 

Setelah Partai Nasional Demokrat yang katanya mendukung tanpa syarat ke Presiden Jokowi, kini Partai Golkar "pascarekonsiliasi" di bawah Ketua Umum Setya Novanto mengikuti. Tidak mau kalah cepat, Partai Golkar telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Untuk Pilkada DKI Jakarta pun demikian. 

Meskipun langkah memang selalu ke depan, menoleh ke belakang tidak ditabukan. Cikeas yang beberapa waktu ini ditinggalkan telah memberi peringatan dan layak juga dijadikan catatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com