Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Akui Golkar Siapkan Beberapa Kader untuk Jadi Menteri

Kompas.com - 12/06/2016, 23:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku bahwa partainya memang telah menyiapkan beberapa nama untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja jika nantinya diminta Presiden Joko Widodo ketika melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II.

"Ada beberapa nama yang kami siapkan," ujar Agung pada acara buka puasa bersama Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 di kediamannya di Bilangan Jakarta Timur, Minggu (12/6/2016).

Namun, ketika ditanya jumlah nama yang disiapkan, Agung menolak mengungkapkan. Ia mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

(baca: Jokowi: Ah, Saya Jadi Ingat "Reshuffle" Kabinet...)

Ketika ditanya apakah persiapan calon menteri itu berdasarkan permintaan Presiden atau murni inisiatif Golkar, Agung mengaku langkah itu inisiatif Golkar.

"Ya, sekadar kami siapkan saja, ya layaknya menyiapkan calon gubernur dan kepala daerah lah, kan tidak masalah," ujar dia.

(baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Luhut Pastikan Jokowi Tak Terpengaruh Tekanan dari Luar)

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku tidak memikirkan perombakan kabinet. Setya juga tidak memusingkan berapa kursi menteri yang akan didapatkan Golkar jika perombakan kabinet terjadi dalam waktu dekat.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Dalam mendukung, Golkar tidak memikirkan masalah reshuffle," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

"Saya sangat apresiasi Presiden. Apa yang diputuskan Presiden, silakan," sambung dia.

(baca: Setya Novanto Sebut Golkar Tak Ambil Pusing soal "Reshuffle")

Isu perombakan kabinet menguat setelah Golkar memutuskan untuk merapat ke pemerintahan dan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Novanto mengatakan, Partai Golkar memberikan dukungannya kepada pemerintah tanpa syarat sebagai bentuk kontribusi agar jalannya roda pemerintah menjadi lebih baik.

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com