Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Cak Imin soal Kelakar Jokowi tentang "Reshuffle"

Kompas.com - 08/06/2016, 20:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar enggan menanggapi kelakar Presiden Joko Widodo soal perombakan kabinet atau reshuffle. Muhaimin mengatakan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden yang harus didukung.

"Reshuffle, apa ada, apa enggak, sepenuhnya ya kewenangan Pak Jokowi. Kita dukung saja," ujar Muhaimin di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Namun, saat ditanyakan apa reaksi PKB jika jatah menteri di Kabinet Kerja ditambah, pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut tersenyum sembari mengatakan bahwa hal itu merupakan harapan PKB.

"Ya berdoa saja," ujar dia.

Namun, Cak Imin enggan berandai-andai soal hal tersebut.

"Jangan berandai-andai. Mendingan berandai-andai yang enak saja," ujar dia sambil berlalu.

(Baca: Jokowi: Ah, Saya Jadi Ingat "Reshuffle" Kabinet...)

Diberitakan, Presiden Joko Widodo berkelakar tentang perombakan kabinet atau reshuffle di kediaman Megawati Soekarnoputri. Di rumah Mega, tengah digelar acara haul tiga tahun almarhum Taufiq Kiemas.

Kelakar Jokowi itu diawali tausiah Ketua PBNU Said Aqil Siradj. Aqil mengatakan, tidak ada kader NU yang ditunjuk Jokowi sebagai pembantu presiden alias menteri.

Jokowi, sebut Aqil, malah lebih memilih menunjuk kader PKB sebagai menteri. Candaan Aqil dijawab oleh Jokowi saat dia menyampaikan kata sambutan setelahnya.

"Saya ingin mengklarifikasi dulu Pak Said Aqil tentang menteri dari NU," ujar Jokowi.

(Baca: "Reshuffle" Diprediksi Semakin Dekat, Ini Dua Indikatornya)

Jokowi mengatakan, setelah Aqil berkelakar demikian, ia langsung menghitung menteri yang beraliran NU.

"Diam-diam saya hitung tadi, ada enam orang (menteri berasal dari kader NU). Jadi ya ada," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak menghitung jumlah menteri yang berasal dari ormas Muhammadiyah. Sebab, saat Ketua Muhammadiyah berpidato, tidak menyinggung soal menteri.

Membahas soal menteri, Jokowi mengaku jadi teringat soal perombakan posisi menteri yang selalu hangat di pemberitaan.

"Ah, saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini," ujar Jokowi yang langsung disambut riuh tawa.

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com