Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Simposium Lawan PKI, Tokoh Ormas Hingga Purnawirawan TNI Akan Jadi Pembicara

Kompas.com - 30/05/2016, 19:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Simposium Nasional bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" akan digelar pada 1-2 Juni 2016 mendatang. Simposium tersebut akan membahas PKI dan ideologinya dari empat sudut pandangan.

"Angel simposium nanti akan membahas dari sisi sejarah, ideologi, agama, konstitusi," kata Ketua pelaksana simposium Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri saat konferensi pers di Dewan Dakwah Indonesia, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Empat sudut pandangan tersebut akan dibahas secara terpisah pada dua hari simposium. Pada Rabu (1/6/2016), sesi I akan membahas dari sudut pandangan Ideologi dengan tema "Partai Komunis Indonesia dari Aspek Ideologi".

Sesi ini akan dihadiri oleh Letjen TNI (Purn) Sayidiman Soejohadiprojo, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, dan Ekonom Sri Edi Swasono.

(Baca: Luhut: Soal Simposium Buatan Purnawirawan TNI, Apa yang Mau Ditandingkan?)

Sesi II akan membahas dari sudut pandangan sejarah dengan tema "Partai Komunis Indonesia dalam Aspek Sejarah". Sesi ini akan dihadiri oleh Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Guru Besar sejarah dari Universitas Padjajaran Ahmad Mansur Suryanegara, dan Sejarawan Universitas Negeri Surabaya Aminuddin Kasdi.

Hari kedua simposium, Kamis (2/6/2016), sesi III akan membahas dari sudut pandangan agama dengan tema "Ideologi Komunis dalam Perspektif Agama".

Sesi ini akan dihadiri oleh mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, mantan sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama Marsudi Syuhud, Ketua Bidang Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Dewa Putu Sukardi dan Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo.

(Baca: Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI)

Sesi ke IV simposium akan membahas dari sudut pandangan konstitusi, dengan tama "Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam Perspektif Konstitusi NKRI".

Sesi ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon, Brigjen TNI (Purn) Saafroedin Bahar, dan Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi.

Kiki mengatakan, simposium tak hanya membahas fenomena kebangkitan PKI. Dalam simposium ini juga akan membahas Ideologi kapitalisme.

"Akan tetapi tidak hanya kesitu aja, kami juga mengkritisi kepentingan kapitalis. Itu ada dari pembicara nanti," ucap Kiki.

Kompas TV Massa Tolak Simposium Nasional Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com