Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/05/2016, 05:00 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti menilai, sistem presidensial di Indonesia bisa diperkuat dengan melakukan perombakan sistem kepartaian.

Menurut dia, Indonesia yang saat ini menganut sistem multipartai harus lebih menyederhanakan sistem tersebut.

"Dari Pemilu ke Pemilu, perolehan suara partai pemenang di Pemilu Legislatif terus menurun. Pemilu 2009 Partai Demokrat sekitar 21 persen, 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekitar 19 persen, terus menurun dan itu menunjukan sistem kepartaian yang tidak efektif," ujar Ramlan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/5/2016).

Ramlan menyayangkan keberadaan partai di Indonesia yang hampir tidak ada perbedaan secara ideologi.

"Coba kita lihat, sekarang ideologi partai yang satu dengan yang lainnya hampir tak ada bedanya. Padahal keberadaan partai harusnya mengagregasi ideologi-ideologi yang berbeda satu sama lain di masyarakat," tutur dia.

Dia mengatakan, pembentukan partai politik harus benar-benar mewakili ideologi yang ada di masyarakat.

"Kalau dilihat secara ideologi, di Indonesia ada empat ideologi dominan, yaitu nasionalis, Islam, kekaryaan, dan sosial demokrat. Selama ini partai-partai yang ada cenderung mewakili ideologi kekaryaan, nasionalis, dan Islam. Yang belum ada sampai sekarang yang sosial demokrat," ujar dia.

Dari empat ideologi utama yang ada di Indonesia, dia memperkirakan ke depannya Indonesia cukup membutuhkan empat hingga enam partai.

"Ini tidak meniru-niru luar negeri, tapi sudah sepatutnya partai yang ada mewakili ideologi di masyarakat sehingga tidak gaduh saat rebutan posisi menteri dan posisi lainnya seperti sekarang, dan jika partai tak terlalu banyak maka akan efektif menopang sistem presidensial," ucap dia.

Sebelumnya, beberapa partai yang memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo mulai menunjukan kegaduhan dalam penentuan jabatan penting.

Salah satunya PDI-P terkait posisi Kapolri. PDI-P bersikeras mencalonkan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang pernah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah Budi Gunawan memenangi praperadilan dan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mendekati masa pensiun, PDI-P mendorong Budi Gunawan menjadi Kapolri.

(baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

Padahal, penentuan jabatan Kapolri dalam sistem presidensial merupakan kewenangan mutlak Presiden.

Ada pula manuver partai yang mencoba mempertahankan atau memasukan kadernya ke kabinet kerja. (baca: Hanura Tak Ingin Kursi Menterinya Dikurangi untuk Golkar)

Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai inkonsistensi pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia yang diakibatkan terlalu banyaknya partai. Presiden dinilai tersandera oleh kepentingan partai-partai pendukungnya.

Kompas TV Reshuffle Jilid II tunggu Munaslub Golkar?- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.