Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Komunisme Sudah Mati, Ketua MPR Minta Aparat Hukum Tak Berlebihan

Kompas.com - 25/05/2016, 07:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meyakini bahwa gerakan partai komunis di Indonesia sudah mati. Hal tersebut lantaran ideologi Pancasila semakin kuat.

"Saya tidak percaya komunis bangkit," ujar Zulkifli saat berbincang dengan wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (24/5/2016).

"Dulu saja zaman kejayaannya tidak mampu meruntuhkan pemerintahan apalagi sekarang saat ideologinya sudah berguguran," kata dia.

Bahkan, menurut Zulkifli, di Eropa Timur pun yang pernah didominasi ideologi komunisme kini sudah berubah.

Zulkifli mengatakan, lambang partai komunis di sana banyak ditemui pada sejumlah aksesoris di emperan pasar loak. Namun, tak ada yang merasa cemas bahwa komunisme akan bangkit.

Zulkifli menduga ada yang sengaja menggiring isu kebangkitan komunisme saat ini seiring pembahasan soal rekonsiliasi untuk peristiwa tahun 1965.

"Ini isunya kan ada karena rekonsiliasi, simposium, agar pemerintah tidak punya utang sejarah masa lalu, karena itu ramai kembali," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Zulkifli, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketakutan yang tak berdasar.

Aparat penegak hukum diminta tidak terlalu berlebihan dengan melakukan penyitaan hingga pembubaran kegiatan yang dianggap berbau komunisme.

"Kalau soal kiri dan kanan jangan terlalu berlebihanlah, reaktif, atau khawatir yang berlebihan," kata Zulkifli.

Mengenai kaos bergambar palu dan arit, Zulkifli menganggap kemungkinan itu hanya tren remaja. Anak-anak muda kemungkinan tidak mengetahui sejarah kelam PKI dan mengenakannya untuk bergaya.

Oleh karena itu semestinya yang dilakukan adalah imbauan, bukan dengan penyitaan dan membawa orang yang memakainya di kantor polisi.

Zulkifli memaklumi jika sebagian masyarakat Indonesia masih trauma dengan partai komunis. Namun, masyarakat diminta bersikap bijak.

"Buat apa angkat-angkat isu atau hal yang sejarah kelam, diramaikan, kan kurang bijak. Satu pihak jangan reaktif, satu pihak buat apa permasalahkan. Kita sudah demokratis," kata dia.

Menurut Zulkifli, ancaman nyata yang semestinya ditakuti Indonesia adalah ketimpangan kesenjangan sosial antar individu. Tak hanya itu, bahkan antarpulau di Indonesia saja masih tidak merata pembangunannya.

"Harus ditindaklanjuti lebih akan keberpihakan bagi rakyat yang tidak memiliki apa-apa itu," kata dia.

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com