Komisioner KPU Usul Audit Keuangan Parpol Tiap Tahun Masuk RUU Pemilu 2019

Kompas.com - 24/05/2016, 22:36 WIB
Komisioner KPU Ida Budhiati, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Ida Budhiati, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memasukan poin terkait keterbukaan pengelolaan keuangan partai politik ke dalam Undang-Undang (RUU) Pemilu 2019.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, poin tersebut dapat dijadikan syarat bagi parpol untuk mengikuti pemilu.

"Partai harus membuka kepada publik dan jujur bagaimana pengelolaan partainya selama ini," kata Ida di Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, persyaratan tersebut harus dimasukkan, mengingat kekurangan dalam UU Pemilu sebelumnya.

Dalam UU Pemilu itu, persyaratan partai politik dapat mengikuti pemilu hanya berkaitan dengan keanggotan, kepengurusan, dan kantor partai.

Ia juga menekan, betapa pentingnya memasukkan keterbukaan pengelolaan keuangan partai untuk mendorong profesionalisme dan integritas partai politik.

"Ini bisa memperkuat kelembagaan partai," ucap Ida.

Menurut dia, mekanisme itu dapat ditekankan bahwa partai politik harus menyerahkan hasil audit pengelolaan dana politiknya selama satu tahun terakhir.

Jika tidak bisa dipenuhi maka partai tersebut tidak dapat mengikuti penyelenggaraan pemilu.

"Jadi dalam UU Pemilu nanti dapat diatur bahwa parpol punya kewajiban untuk menyusun laporan dan juga melakukan audit keuangan setiap satu tahun, dan wajib dilaporkan," ujarnya.

Penambahan satu elemen tersebut, kata dia, dimaksudkan untuk memperkuat partai dan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan publik kepada partai. Partai politik diminta jangan semata-mata memenuhi syarat peserta pemilu hanya untuk syarat formalitas.

"Jauh lebih penting bagaimana aspek akuntabilitas keuangan parpol dapat dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan maka tidak bisa terdaftar," kata Ida.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X