Perbaikan Penerbitan Pembuatan SIM, Ini Saran Ombudsman

Kompas.com - 24/05/2016, 21:39 WIB
Proses pegerjaan SIM keliling StanlyProses pegerjaan SIM keliling
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai terdapat banyak maladministrasi proses penerbitan surat izin mengemudi (SIM).

Hal itu didapat berdasarkan maraknya laporan investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation) ke Ombudsman.

"Antara lain penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang, dan praktik percaloan serta perilaku petugas yang tidak baik," kata Adrianus di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Untuk memperbaiki penerbitan SIM, Ombudsman memberikan saran jangka pendek dan jangka panjang kepada Polri.

Adrianus mengatakan, saran jangka pendek di antaranya, wajib menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.

"Surat keterangan dokter hanya untuk pemeriksaan mata," kata Adrianus.

Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Polri membentuk dan memastikan tim khusus untuk mengawasi proses pelayan SIM di satuan penyelenggara adminstrasi (satpas) dan memberantas praktik pungli.

Adrianus menambahkan, untuk saran jangka panjang, Polri memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk memberikan jasa asuransi seperti halnya Asuransi Bhakti Bhayangkara.

"Juga memberi himbauan kepada setiap satpas untuk tidak mewajibkan pengguna layanan menjadi peserta asuransi dan menempatkan loket asuransi di luar lingkungan satpas," ucap Adrianus.

Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku di kepolisian untuk memasukkan biaya pemeriksaan kesehatan penerbitan ke dalam PNPB.

Untuk meminimalisir tatap muka antara petugas dan pemohon, kata Adrianus, diperlukan penggunaan teknologi informasi sehingga kontak langsung hanya terjadi pada proses identifikasi dan produksi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X