Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaikan Penerbitan Pembuatan SIM, Ini Saran Ombudsman

Kompas.com - 24/05/2016, 21:39 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai terdapat banyak maladministrasi proses penerbitan surat izin mengemudi (SIM).

Hal itu didapat berdasarkan maraknya laporan investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation) ke Ombudsman.

"Antara lain penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang, dan praktik percaloan serta perilaku petugas yang tidak baik," kata Adrianus di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Untuk memperbaiki penerbitan SIM, Ombudsman memberikan saran jangka pendek dan jangka panjang kepada Polri.

Adrianus mengatakan, saran jangka pendek di antaranya, wajib menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.

"Surat keterangan dokter hanya untuk pemeriksaan mata," kata Adrianus.

Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Polri membentuk dan memastikan tim khusus untuk mengawasi proses pelayan SIM di satuan penyelenggara adminstrasi (satpas) dan memberantas praktik pungli.

Adrianus menambahkan, untuk saran jangka panjang, Polri memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk memberikan jasa asuransi seperti halnya Asuransi Bhakti Bhayangkara.

"Juga memberi himbauan kepada setiap satpas untuk tidak mewajibkan pengguna layanan menjadi peserta asuransi dan menempatkan loket asuransi di luar lingkungan satpas," ucap Adrianus.

Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku di kepolisian untuk memasukkan biaya pemeriksaan kesehatan penerbitan ke dalam PNPB.

Untuk meminimalisir tatap muka antara petugas dan pemohon, kata Adrianus, diperlukan penggunaan teknologi informasi sehingga kontak langsung hanya terjadi pada proses identifikasi dan produksi.

Kompas TV Aturan Baru Perpanjangan SIM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com