Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...

Kompas.com - 18/05/2016, 07:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenangan Masa Pilpres. Begitulah gambaran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika memperpanjang akronim KMP berdasarkan kondisi saat ini.

Tak ada lawan atau kawan yang abadi dalam politik. Perlahan tapi pasti, Koalisi Merah Putih tercerai berai hingga hanya menyisakan duet Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mengenang masa Pilpres 2014, KMP merupakan gerbong besar yang berada di belakang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ketika Pilpres 2014.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS berkoalisi melawan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Meski mayoritas di DPR periode 2009-2014, KMP tidak cukup kuat untuk mendorong Prabowo-Hatta sampai ke Istana.

Piagam Tugu Proklamasi

KMP sempat menjadi pusat perhatian dan diperhitungkan setelah sepakat membuat koalisi permanen dalam pertemuan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin 14 Juli 2014.

Saat itu, hasil hitung cepat tujuh lembaga menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014.

Namun, KMP tetap berkumpul membuat koalisi permanen hingga ke parlemen dengan anggapan bahwa Prabowo-Hatta bakal memimpin Indonesia hingga 2019.

Selain lima parpol tersebut, koalisi permanen itu diikuti dua parpol lain, yakni Demokrat dan PBB.

"Intinya itikad tujuh partai bekerja sama secara permanen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, menjamin adanya pemerintah yang efisien, stabil yang bisa membawa perbaikan kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya ketika itu.

Pernyataan Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina KMP, langsung disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya yang hadir. Mereka masih yakin memenangi Pilpres.

Koalisi permanen itu diteken tujuh pimpinan parpol ketika itu, yakni Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Golkar), Hatta Rajasa (saat itu Ketua Umum PAN), Suhardi (saat itu Ketua Umum Partai Gerindra), Anis Matta (saat itu Presiden PKS), Suryadharma Ali (saat itu Ketua Umum DPP PPP), MS Kaban (saat itu Ketua Umum DPP PBB) dan Nachrawi Ramli (saat itu Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta).

Deklarasi itu juga dihadiri Tim Kampanye Nasional Pabowo-Hatta seperti Ketua MPP PAN ketika itu Amien Rais, Ketua Timkamnas Mahfud MD, politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Bos Grup MNC Grup Harry Tansoedibjo.

"Kemesraan" KMP sempat ditunjukkan ketika memilih pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. KIH tak bergigi ketika itu.

Saat itu, paket yang diusung KMP bersama Demokrat memenangi pemilihan pimpinan DPR dan MPR pada Oktober 2014.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com