KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...

Kompas.com - 18/05/2016, 07:01 WIB
Koalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKoalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenangan Masa Pilpres. Begitulah gambaran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika memperpanjang akronim KMP berdasarkan kondisi saat ini.

Tak ada lawan atau kawan yang abadi dalam politik. Perlahan tapi pasti, Koalisi Merah Putih tercerai berai hingga hanya menyisakan duet Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mengenang masa Pilpres 2014, KMP merupakan gerbong besar yang berada di belakang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ketika Pilpres 2014.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS berkoalisi melawan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Meski mayoritas di DPR periode 2009-2014, KMP tidak cukup kuat untuk mendorong Prabowo-Hatta sampai ke Istana.

Piagam Tugu Proklamasi

KMP sempat menjadi pusat perhatian dan diperhitungkan setelah sepakat membuat koalisi permanen dalam pertemuan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin 14 Juli 2014.

Saat itu, hasil hitung cepat tujuh lembaga menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014.

Namun, KMP tetap berkumpul membuat koalisi permanen hingga ke parlemen dengan anggapan bahwa Prabowo-Hatta bakal memimpin Indonesia hingga 2019.

Selain lima parpol tersebut, koalisi permanen itu diikuti dua parpol lain, yakni Demokrat dan PBB.

"Intinya itikad tujuh partai bekerja sama secara permanen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, menjamin adanya pemerintah yang efisien, stabil yang bisa membawa perbaikan kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya ketika itu.

Pernyataan Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina KMP, langsung disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya yang hadir. Mereka masih yakin memenangi Pilpres.

Koalisi permanen itu diteken tujuh pimpinan parpol ketika itu, yakni Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Golkar), Hatta Rajasa (saat itu Ketua Umum PAN), Suhardi (saat itu Ketua Umum Partai Gerindra), Anis Matta (saat itu Presiden PKS), Suryadharma Ali (saat itu Ketua Umum DPP PPP), MS Kaban (saat itu Ketua Umum DPP PBB) dan Nachrawi Ramli (saat itu Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta).

Deklarasi itu juga dihadiri Tim Kampanye Nasional Pabowo-Hatta seperti Ketua MPP PAN ketika itu Amien Rais, Ketua Timkamnas Mahfud MD, politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Bos Grup MNC Grup Harry Tansoedibjo.

"Kemesraan" KMP sempat ditunjukkan ketika memilih pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. KIH tak bergigi ketika itu.

Saat itu, paket yang diusung KMP bersama Demokrat memenangi pemilihan pimpinan DPR dan MPR pada Oktober 2014.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.

Lingkaran kekuasaan

Namun, banyak pihak kemudian memandang sebelah mata KMP setelah Jokowi-JK dinyatakan resmi sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Pragmatis, parpol bakal merapat ke kekuasaan. Begitu perkiraan banyak pihak.

Terlebih lagi, Golkar yang tidak punya pengalaman berada di luar pemerintahan alias oposisi.

"Makin banyak partai yang terima tawaran kursi menteri, makin cepat koalisi ini bubar. Wabilkhusus Partai Golkar yang tabiatnya selalu ingin melekat dengan kekuasaan. Mana tahan Golkar jadi partai oposisi," kata politisi PBB Yusril Izha Mahendra ketika itu.

Benar saja, kemesraan KMP cepat berlalu. Satu per satu parpol memilih bercerai. Awalnya, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Belakangan, Presiden memberi kursi jabatan kepada PAN. Politisi senior PAN Soetrisno Bachir menjabat Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Kemudian, dalam waktu yang relatif berdekatan, PPP dan Golkar menambah gemuk koalisi parpol pendukung pemerintah.

Berdasar hasil Rapat Pimpinan Nasional, pada 25 Januari 2016, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal menyatakan resmi mendukung pemerintah.

Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono sudah lebih dulu mengambil sikap berseberangan dengan KMP.

Sejak awal pemerintahan, politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sudah berada di Kabinet Kerja sebagai Menko Polhukam.

Kemudian, hasil Rapat Pimpinan Nasional pada 29 Januari 2016, PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz ketika itu menyusul mendukung pemerintah.

Sikap Djan itu membuat PPP satu suara dalam arah koalisi. Dalam Kabinet Kerja, PPP sudah memiliki wakil, yakni Lukman Hakim sebagai Menteri Agama.

Ternyata, kesepakatan koalisi permanen hanya di atas kertas.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) mewakili ketua-ketua parpol pendukung menyerahkan piagam Koalisi Merah Putih Permanan kepada calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.

Gerindra tegar

Prabowo mengaku menghormati dan tidak mempermasalahkan keputusan politik tiga parpol tersebut.

Kepada kadernya saat HUT ke delapan Partai Gerindra, Prabowo sempat berguyon menyikapi KMP yang sepi.

"Saya senang waktu masuk ke sini, wajah-wajahnya gembira semua. Sumringah semua. Tidak merasa sendiri. Harusnya ya kan kalau ditinggal pilu, ini kok malah tegar semua," ujar Prabowo disambut gelak tawa dan riuh tepuk tangan para kader yang hadir.

"Ini Gerindra, saudara. Setia kepada rakyat, Indonesia dan merah putih. Kami tidak akan pernah surut pada cinta kita pada bangsa dan negara. Kami tidak takut katakan hal yang benar kalau benar dan salah kalau salah," tambah Prabowo.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap, secara de facto KMP sudah bubar.

Koalisi gemuk

Arah koalisi Golkar kembali dipertegas saat pergantian pucuk pimpinan DPP dari Aburizal ke Setya Novanto. Musyawarah nasional luar biasa Golkar di Bali pada Senin (16/5/2016) malam, resmi menyatakan Golkar keluar dari KMP.

Dengan penegasan Golkar tersebut, koalisi parpol pendukung pemerintah kini menguasai DPR dengan jumlah 386 kursi dari 560 kursi.

Rinciannya, Fraksi PDI-P (109 kursi atau 19,46 persen), F-PKB (47 kursi atau 8,39 persen), F-Partai Nasdem (36 kursi atau 6,43 persen), F-Partai Hanura (16 kursi atau 2,86 persen), F-Golkar (91 kursi atau 16,25 persen), F-PAN (48 kursi atau 8,57 persen), dan F-PPP (39 kursi atau 6,96 persen).

Sementara KMP hanya 113 kursi dengan rincian F-Gerindra 73 kursi dan F-PKS 40 kursi.

Adapun F-Demokrat yang memiliki 61 kursi atau 10,89 persen memilih sebagai penyeimbang alias non blok.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, oposisi yang digalang KMP tetap bakal berjalan efektif meski hanya berisikan Gerindra dan PKS.

PKS menganggap KMP tetap ada selama Prabowo tidak menyampaikan secara terbuka bahwa koalisi tersebut dibubarkan. Pasalnya, pihak yang pertama kali menandatangani deklarasi berdirinya KMP adalah Prabowo.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa KMP bubar juga harusnya langsung disampaikan oleh Prabowo dan atas kesepakatan bersama-sama oleh semua parpol yang ada di dalamnya.

Peta politik kini berubah. Namun, tentu tidak ada jaminan koalisi gemuk pendukung pemerintah bakal solid di DPR hingga 2019.

Sekali lagi, politik cair. Tak ada lawan atau kawan yang abadi ketika berhadapan dengan kepentingan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X