Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Pencetakan dan Pengepakan "Obor Rakyat" Rp 250 Juta

Kompas.com - 17/05/2016, 19:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencetakan dan pengepakan Tabloid Obor Rakyat lebih dari Rp 250 juta.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana perkara pencemaran nama baik Joko Widodo melalui Obor Rakyat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016) sore, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Sidang tersebut dihadiri kedua terdakwa, yakni Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriosa.

"Bahwa Obor Rakyat edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dikirim melalui Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat, dan nama pengirimnya adalah terdakwa I dengan biaya cetak dan biaya packing sebesar Rp 253.125.000, dan telah dibayar lunas oleh terdakwa I," ujar salah satu jaksa penuntut umum, Zulkifli.

Ditemui wartawan seusai persidangan, Setiyardi mengaku, uang itu berasal dari kantong pribadinya. (Baca: Dua Terdakwa "Obor Rakyat" Minta Jokowi Dihadirkan dalam Sidang)

"Dari saya sendirilah. Saya kalau cuma uang segitu punya, kok," ujar dia.

Penerbitan tabloid itu dilakukan pada April 2014. Dalam dakwaan terungkap bahwa Setiyardi menelepon Darmawan untuk menerbitkan sebuah tabloid.

Setelah satu pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, tabloid itu disepakati bernama Obor Rakyat.

Pertemuan itu juga menghasilkan keputusan bahwa Setiyardi menjadi pemimpin redaksi. Adapun keduanya menjadi dewan redaksi.

Hanya Darmawan yang diminta menjadi penulis konten tabloid. Setelah konten tabloid selesai, keduanya menyerahkan isi tabloid ke perusahaan percetakan PT Mulia Kencana Semesta secara bertahap pada 5-11 Mei 2014.

"Kemudian, tulisan tersebut dicetak di percetakan PT Mulia Kencana Semesta Jalan AH Nsution Nomor 73, Cipadung, Bandung, dengan jumlah 281.250 eksemplar sekaligus packing dan mengirim melalui kantor pos ke beberapa pondok pesantren," ujar Zulkifli.

Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada Pemilu 2014. Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com