Dua Terdakwa "Obor Rakyat" Minta Jokowi Dihadirkan dalam Sidang

Kompas.com - 17/05/2016, 18:07 WIB
Dua terdakwa perkara pencemaran nama baik Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriosa saat menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016). Fabian Januarius KuwadoDua terdakwa perkara pencemaran nama baik Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriosa saat menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo oleh Tabloid Obor Rakyat, selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dua terdakwa yakni Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa didakwa Pasal 311 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setiyardi merupakan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat sementara Darmawan memiliki jabatan sebagai redaktur.

Usai membacakan dakwaan, keduanya meminta jaksa untuk menghadirkan pelapor dalam sidang selanjutnya. Pelapor kasus ini yakni Jokowi beserta tim advokasinya saat pemilihan presiden lalu.

"Dalam dakwaan tadi disebutkan saksi pelapor ya. Secara pribadi kami berharap (saksi pelapor) berkenan hadir supaya menjadi jelas Yang Mulia," ujar Setiyardi.

(Baca: Tersangka "Obor Rakyat" Dijerat Pasal Penyebaran Fitnah dan Kebencian)

Hakim Sinung Hermawan kemudian bertanya kepada jaksa, yakni Zulkifli, Sahrul Efendi dan Endang Rahmawati. Para jaksa berupaya untuk memenuhi permintaan itu.

Hakim, jaksa dan kuasa terdakwa sempat bernegosiasi tentang waktu sidang lanjutan. Akhirnya hakim memutuskan sidang selanjutnya dilaksanakan pada 2 Juni mendatang.

"Oke, diputuskan, sidang lanjutan digelar pada Kamis (2/6/2016) jam 10.00 WIB," ujar Hakim Sinung.

Bantah Bermanuver

Kuasa hukum dua terdakwa, Hinca Panjaitan membantah permintaan menghadirkan Jokowi dalam sidang adalah manuver untuk mengulur waktu.

"Permintaan itu hak terdakwa. Dalam hukum acara, sah-sah saja saksi korban hadir untuk menjelaskan bahwa saya terhina. Normal saja enggak ada manuver," ujar Hinca.

(Baca: Ini Penyandang Dana Tabloid "Obor Rakyat")

Malah, Hinca berpendapat kehadiran Jokowi dapat membuat terang perkara tersebut dan sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap hukum.

Untuk diketahui, Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada tahun pemilu, 2014 lalu. Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X