Golkar Keluar dari KMP, Fadli Zon Yakin Gerindra Menangi Pemilu 2019

Kompas.com - 17/05/2016, 12:46 WIB
Koalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKoalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget dengan keputusan Partai Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, keputusan tersebut bukan hal baru. Ia merasa komunikasi Golkar dengan KMP akan tetap berjalan.

"Karena pada pidato Pak ARB (Aburizal Bakrie), dikatakan silaturahim dan hubungan dengan KMP tetap jalan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Meski berkurang satu rekan koalisi, Gerindra merasa keluarnya Golkar dari KMP tak membuat partainya merasa kehilangan.

(Baca: Gerindra: KMP Kepanjangannya Sekarang "Kenangan Masa Pilpres")

"Kami tidak merasa kehilangan karena saya kira ini ada suatu dinamika politik yang biasa-biasa saja," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Bahkan, dengan berkurangnya partai di luar pemerintah, dinilainya membawa keuntungan tersendiri bagi Gerindra.

"Kami justru merasa ramai dengan semakin banyak rakyat yang mendukung kita. Saya kira ini jalan bagi Gerindra untuk menang Pemilu 2019," tambah dia.

(Baca: Golkar Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Yakin KMP Tetap Efektif)

Golkar sebelumnya memutuskan keluar dari KMP, koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X