Golkar Keluar dari KMP, Fadli Zon Yakin Gerindra Menangi Pemilu 2019

Kompas.com - 17/05/2016, 12:46 WIB
Koalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKoalisi di luar pemerintahan ketika masih berisi Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget dengan keputusan Partai Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, keputusan tersebut bukan hal baru. Ia merasa komunikasi Golkar dengan KMP akan tetap berjalan.

"Karena pada pidato Pak ARB (Aburizal Bakrie), dikatakan silaturahim dan hubungan dengan KMP tetap jalan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Meski berkurang satu rekan koalisi, Gerindra merasa keluarnya Golkar dari KMP tak membuat partainya merasa kehilangan.

(Baca: Gerindra: KMP Kepanjangannya Sekarang "Kenangan Masa Pilpres")

"Kami tidak merasa kehilangan karena saya kira ini ada suatu dinamika politik yang biasa-biasa saja," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Bahkan, dengan berkurangnya partai di luar pemerintah, dinilainya membawa keuntungan tersendiri bagi Gerindra.

"Kami justru merasa ramai dengan semakin banyak rakyat yang mendukung kita. Saya kira ini jalan bagi Gerindra untuk menang Pemilu 2019," tambah dia.

(Baca: Golkar Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Yakin KMP Tetap Efektif)

Golkar sebelumnya memutuskan keluar dari KMP, koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X