Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi

Kompas.com - 12/05/2016, 18:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komnas Perempuan sejak 2012 telah menekankan status darurat kekerasan seksual mengacu pada meningkatnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Mayoritas korban yang disasar adalah perempuan belia.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni menuturkan, sejumlah temuan dan kajian tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian terhadap proses hukum untuk menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dewasa.

"Dari kasus yang dilaporkan, 40 persen berhenti di kepolisian dan 10 persen lanjut ke pengadilan," kata Budi dalam acara deklarasi Indonesia Melawan Kekerasan Seksual di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Sementara itu, selebihnya, dengan berbagai pertimbangan, korban tak melanjutkan kasus. Di beberapa daerah, kasus-kasus pemerkosaan diselesaikan dengan pernikahan.

(Baca: Komnas Perempuan: Dampak Kekerasan Seksual Itu Seumur Hidup)

Bahkan, dia melanjutkan, yang terjadi di satu lembaga, mereka dinikahkan di lembaga pemasyarakatan.

Ia menambahkan, keberadaan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan korban serta pelaksanaan kewajiban negara untuk menghapuskan kejahatan seksual.

"Kejahatan seksual tidak boleh terjadi. Kompleksnya masalah semakin menegaskan perlunya terobosan hukum," ujar dia.

(Baca: Hukuman "Predator" Anak, dari 20 Tahun Penjara, Kebiri, hingga Pemasangan Cip)

Sementara itu, staf ahli Kapolri, Irjen Benny Mokalu, prihatin dengan data Komnas Perempuan bahwa 40 persen kasus kekerasan seksual berhenti di kepolisian.

Menurut dia, di kepolisian ada penghentian perkara. Alasannya bisa karena beberapa hal, seperti tindakan yang tak terbukti sebagai tindak pidana, tidak cukup bukti, ataupun penghentian demi hukum.

(Baca: Menkumham Janjikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan Tahun Ini)

Meski begitu, ia menilai, harus ada revolusi di tubuh kepolisian, terutama bagi oknum-oknum polisi yang belum baik.

"Ini perlu ada revolusi mental oknum polisi. Oknum ya, karena polisi rata-rata baik. Oknum yang tidak baik," kata Benny.

Kompas TV Ibu Rumah Tangga Diperkosa 5 Remaja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com