Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemunculan Atribut PKI Dinilai Pengalihan Isu

Kompas.com - 11/05/2016, 15:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aparat penegak hukum semakin intensif menindak hal-hal yang berhubungan dengan komunisme, termasuk terhadap simbol-simbol yang mirip lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menilai, ada lima teori yang bisa menjelaskan munculnya atribut-atribut PKI tersebut. Salah satunya untuk pengalihan isu.

Menurut dia, saat ini, ada banyak masalah yang sangat besar dan krusial untuk bangsa ini, tetapi terpinggirkan karena fokus masyarakat beralih pada kemunculan atribut-atribut berbau komunis.

"Seperti masalah tax amnesty (pengampunan pajak). Itu sesuatu yang sangat krusial dan perlu dikaji dengan saksama," ucap Asvi saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Isu komunisme, kata Asvi, kembali merebak dan digunakan sebagai pengalih isu karena tema peristiwa 1965 tengah hangat diperbincangkan belakangan ini. Isu tersebut juga sensitif dan memancing perhatian.

(Baca: Gambar Palu Arit, Kuntilanak yang Mencederai Akal Sehat Kita)

Kedua, kemunculan atribut-atribut tersebut adalah tanda pembentukan aliansi lama. Pada 1965, ada aliansi antara tentara dan berbagai kelompok Islam, yang dibentuk untuk memberantas komunisme.

Asvi melihat, upaya membasmi komunisme tak lagi relevan. Di sisi lain, upaya untuk membangkitkan aliansi cenderung lebih terlihat.

"Tujuannya untuk memperoleh pengaruh politik pada masa ini dan yang akan datang," ujarnya. (Baca: Menhan: Penyebaran Atribut PKI Harus Ditertibkan)

Kemunculan atribut-atribut tersebut, kata Asvi, juga bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan PKI. Namun, teori ini dinilainya sangat lemah. Sebab, hingga saat ini, tak ada satu partai pun yang memiliki ideologi komunis.

Kemungkinan untuk melakukan perebutan kekuasaan juga dinilai tak mungkin karena tak ada organisasi yang dekat dengan ideologi itu.

"Jadi, teori bahwa PKI bangkit lagi sangat naif dan tidak masuk akal," kata Asvi.

Keempat, kemunculan atribut-atribut tersebut juga dianggap sebagai keisengan anak muda, misalnya dengan kemunculan kaus band Kreator yang menggunakan logo palu arit. (Baca: Saat Kaus Band Metal Dikira Lambang Palu Arit PKI)

Menurut Asvi, tak aneh bagi band tahun 1990-an asal Jerman Timur tersebut menggunakan atribut palu arit.

Ia melihat, kemunculan gambar-gambar tersebut sangat sistematis, terutama sejak Orde Baru menjelang tanggal 30 September.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com