Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjenpas Libatkan BNN untuk Pemberian Remisi Narapidana Narkotika

Kompas.com - 10/05/2016, 16:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan pemberian remisi kepada narapidana narkotika merupakan hak mereka sebagai WNI.

Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam pemberian remisi tersebut. Maka dari itu, pemerintah juga akan melibatkan BNN sebagai pihak yang kompeten untuk melakukan analisis kelayakan pemberian remisi itu.

"Sebenarnya pemberian remisi kan sudah menjadi wewenang Dirjen Pemasyarakatan, sehingga kami tidak perlu izin lagi dan tinggal menjalankan saja. Yang jadi masalah kan penunjukan pemberian remisinya karena membedakan pengedar dan pemakai kadang sulit," ujar Wayan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Cipinang, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Wayan menambahkan kerap kali pemakai dan bandar disamakan lewat jumlah kepemilikan narkotika. Namun, menilai jumlah kepemilikan tidak cukup dijadikan indikator penentu apakah seseorang berperan sebagai pengedar atau sekadar pemakai.

(Baca: Pasca-kerusuhan Lapas Banceuy, Menkumham Kembali Wacanakan Revisi PP Pemberian Remisi)

"Sebabnya, ada juga tipe pemakai yang dia hanya membeli dari sumber tertentu dan dia malas keluar-keluar. Akhirnya dia beli langsung dalam jumlah besar. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan kami harus jeli," lanjut Wayan.

Meski demikian, Wayan mengaku dirinya tidak hendak membela para narapidan narkotika. Hal itu dilakukan semata-mata demi prinsip keadilan.

"Makanya, kami libatkan BNN dalam pemberian remisi, supaya mereka yang berhak tetap mendapatkan remisi. Karena itu hak warga negara jika dia berkelakuan baik," imbuh dia.

Kompas TV Polisi Sita Sabu Seharga Miliaran Rupiah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com