Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen PAS: Saya Enggak Yakin yang Rehabilitasi Narkoba 100 Persen Sembuh

Kompas.com - 10/05/2016, 15:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, pihaknya menargetkan 70 persen peserta rehabilitasi narkoba di setiap lembaga pemasyarakatan narkotika di Indonesia tidak kembali menjadi pemakai maupun pengedar narkotika.

Menurut Wayan, angka ini tergolong realistis karena tidak mungkin semuanya akan sembuh. Godaan secara materi, kata Wayan, cukup besar.

"Non-sense-lah kalau seratus persen yang ikut rehabilitasi bakal sembuh, saya enggak yakin. Sekarang saja di Lapas Cipinang ini ada 3.000 lebih narapidana narkotika, sekarang baru 700 yang tertangani, ya kami mencoba realistis saja," ujar Wayan saat memberikan sambutan dalam peluncuran rehabilitasi massal narapidana narkotika, Selasa (10/5/2016), di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur.

Hal itu juga berlaku untuk semua lembaga pemasyarakatan narkotika di Indonesia yang rata-rata hanya mampu merehabilitasi 90 narapidana narkotika.

"Nanti pelan-pelan kami coba untuk tingkatkan terus jumlahnya. Saat ini kami masih harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencapai itu. Berikutnya, mungkin kami targetkan 50 persen dari jumlah narapidana narkotika di seluruh lapas narkotika bisa tertangani," lanjut Wayan.

Dia berharap kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan bisa segera terlaksana pada tahun ini.

"Ini kan kepentingan bersama, saya yakin semua pihak berkepentingan dan mau berjuang bersama untuk memberantas narkoba," kata Wayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com