Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjenpas: Rehabilitasi Narkoba Harus Libatkan Semua Pihak

Kompas.com - 10/05/2016, 14:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Kusmiantha Dusak mengakui rehabilitasi narapidana narkotika membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen.

Sebab, jika hanya mengandalkan Badan Narkotika Nasional (BNN), program tersebut akan terbentur permasalahan dana yang masih minim.

"Rehabilitasi itu kan intinya ada dua, rehabilitasi secara medis dan sosial. Makanya ke depan kami akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi narapidana narkotika ini," ujar Wayan saat memberi sambutan dalam peluncuran program rehabilitasi masal di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta di Cipinang, Selasa (10/5/2016).

(Baca: Ini Kendala BNN Berantas Penyelundupan Narkoba ke Indonesia)

Saat ini, program rehabilitasi narapidana narkotika masih menjadi tugas BNN semata. Padahal, dana yang dimiliki BNN tidak cukup untuk menggelar program rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Apalagi, saat ini masing-masing lembaga pemasyarakatan narkotika di Indonesia rata-rata hanya bisa merehabilitasi sebanyak 90 narapidana. Sedangkan jumlah narapidana narkotika yang ada lebih besar dari itu.

"Makanya saya katakan ini kan untuk kepentingan kita semua. Saya harap lembaga terkait lainnya juga mau urun rembug dalam hal rehabilitasi ini," ujar Wayan.

(Baca: Supaya Lapas Tak Kelebihan Kapasitas, Pemerintah Berharap Pecandu Narkoba Tak Dipenjara)

Wayan pun mengakui tak semua narapidana narkotika bisa direhabilitasi. Oleh karena itu, ada tim pengesahan yang menyatukan apakah seorang narapidana layak direhabilitasi atau tidak.

"Dengan adanya tim pengesahan dana yang dikeluarkan untuk rehabilitasi akan efisien," imbuh Wayan.

Kompas TV Petugas Gagalkan Penyelundupan Ganja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com