Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI"

Kompas.com - 02/05/2016, 11:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR akan meminta keterangan 10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, keterangan 10 warga negara Indonesia (WNI) itu perlu didengar untuk mengetahui kronologi pembebasan menurut versi mereka.

"Kita ingin dengar, bukan hanya elite, melainkan dari sandera itu, mendengar mereka. Kalau elite semua bicara, tentu sesuai kepentingan. Sandera itu sendiri harus kita dengar," kata Hanafi saat dihubungi, Senin (1/5/2016).

Hanafi menilai, saat ini ada elite tertentu yang mengklaim pembebasan 10 WNI tersebut sebagai keberhasilan pihaknya. Padahal, menurut dia, ini adalah keberhasilan banyak pihak.

Selain jalur pemerintah, termasuk TNI di dalamnya, banyak peran strategis dari jalur kelompok-kelompok sipil lainnya, yakni aktivis perdamaian, kelompok agama, lembaga sosial, perusahaan tempat ABK bekerja, dan pihak lain.

(Baca: Negosiator Sebut Pembebasan 10 WNI Tanpa Uang Tebusan, Ini Ceritanya...)

"Kita juga tidak ingin hasil kerja multijalur seolah-olah diklaim secara politik oleh salah satu pihak. Sebaiknya, ini kita apresiasi bersama, semua punya peran, jangan ada yang ingin cari panggung," ucapnya.

Hanafi berharap, pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pembebasan 10 sandera ini bisa kembali fokus bekerja untuk membebaskan empat sandera lainnya yang masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Sejak 26 Maret 2016, sepuluh awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

(Baca: Jokowi: Puji Syukur, Akhirnya 10 ABK WNI Dibebaskan)

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Kelompok Abu Sayyaf kemudian meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar untuk membebaskan para sandera.

Setelah dibebaskan, mereka dipulangkan dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/5/2016) pukul 23.15. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk cek kesehatan.

(Baca: Usai Pemeriksaan Kesehatan, 10 ABK Akan Diserahkan kepada Keluarga)

Wartawan Kompas, Iwan Santosa, dari Filipina, Minggu, melaporkan, ke-10 ABK itu beristirahat di rumah Gubernur Sulu Abdusakur Tan Jr di Zamboanga sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Mereka menggunakan pesawat khusus tim kemanusiaan yang dikirim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Kompas TV Jokowi: Ucapkan Terima Kasih Terutama untuk...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com