KPK Akan Undang Ahli untuk Selidiki Kasus Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, laporan kerugian dalam pembelian lahan tersebut masih diselidiki oleh KPK.

"KPK memerlukan keterangan ahli untuk memperkuat hasil audit BPK, kami masih butuh keterangan ahli," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

(Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Rencananya, KPK akan mengundang ahli keuangan dan ahli pertanahan untuk memberikan keterangan. Keterangan para ahli nantinya akan dibandingkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Audit BPK itu salah satu, tapi tidak hanya itu saja yang digunakan KPK," kata Yuyuk.

Menurut Yuyuk, saat ini penyelidik KPK telah meminta keterangan dari 50 orang terkait penyelidikan kasus Sumber Waras. Salah satu yang telah diundang untuk memberi keterangan adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

KPK tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

(Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK.

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.

BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.