Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YPKP 1965 Sebut Ada Puluhan hingga Ratusan Kuburan Massal Tragedi 1965 di Jawa

Kompas.com - 26/04/2016, 13:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP 1965) Bejo Untung mengatakan, peristiwa pembunuhan massal terhadap kader Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang dituduh simpatisan PKI, hampir terjadi di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini dinyatakan Bejo berdasarkan data yang dihimpun YPKP 1965.

Menurut Bejo, ada tiga pulau yang diidentifikasi terdapat titik kuburan massal terbesar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pulau Jawa diindikasi memiliki titik lokasi paling banyak. Diperkirakan oleh Bejo jumlahnya mencapai puluhan titik kuburan massal.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan jumlahnya mencapai ratusan.

"Untuk Pulau Jawa, YPKP berhasil mengidentifikasi kuburan massal di Kuningan, Jawa Barat; Pati, Jawa Tengah; Boyolali, Wonosobo dan Wonogiri (Jateng)," ujar Bejo saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).

Bejo menjelaskan, saat melakukan penelitian di Pati, Jawa Tengah, dia menemukan tujuh lokasi kuburan massal.

Tiga di antaranya memiliki lubang yang masih menganga. Kira-kira ada 50 orang yang pernah dieksekusi di situ.

Ia pun menuturkan, pada tahun 2012, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kabul Supriyadi, pernah datang meninjau ke lokasi. Saat itu Kabul melihat lansung kuburan massal tersebut.

YPKP juga berhasil menemui seorang warga masyarakat yang mengaku pernah ikut menggali kuburan massal tersebut.

Temuan YPKP di Pati sekaligus menjadi bantahan dari keterangan Sintong Panjaitan pada Simposium Nasional Tragedi 1965 yang mengatakan bahwa tidak pernah terjadi pembunuhan di Pati.

"Jadi tidak benar itu yang dikatakan oleh Sintong," kata Bejo.

Bejo kembali menuturkan, salah satu lokasi kuburan massal terbesar di Pati adalah hutan Pekainan (PKI-nan).

Dinamakan seperti itu oleh warga sekitar karena pernah terjadi pembantain besar-besaran terhadap anggota PKI di tahun 1960-an.

Menurut kesaksian warga sekitar, kata Bejo, setiap malam sekitar ratusan orang dibawa ke tengah hutan, kemudian dibunuh.

Berdasarkan penelitian YPKP tahun 2008, diperkirakan jumlah korban mencapai 200 orang.

Selanjutnya di Kabupaten Boyolali, tepatnya di wilayah Sonolayu, terdapat tempat pemakaman umum di tengah kota yang pada sisi pinggirnya merupakan kuburan massal berisi 100-200 jenazah tidak dikenal.

Warga sekitar mengatakan pada Bejo, sekitar tahun 1965 pernah dibuat lubang besar. Banyak tahanan politik yang diseret, dipukul dan dieksekusi kemudian dikuburkan di situ tanpa nisan penanda.

"Itu menurut pengakuan warga sekitar dan juru kunci pemakaman," ucapnya.

Menurut Bejo, di tempat tersebut juga menjadi lokasi eksekusi Bupati Boyolali Suwali dan anggota DPRD Siswowitono pada tahun 1965.

Selain itu, ia menceritakan bahwa YPKP pernah melakukan penggalian kuburan massal di daerah Wonosobo pada tahun 2000.

Dalam penggalian ditemukan tulang belulang dari 21 mayat yang terkubur. Tulang belulang itu kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak.

Upaya tersebut dibantu oleh anggota-anggota cabang YPKP yang ada di daerah. Rata-rata mereka merupakan bekas tahanan politik di Pulau Buru dan Nusakambangan.

Namun setelah penemuan tersebut, YPKP mengaku kesulitan untuk melakukan penggalian selanjutnya.

"Kami tidak mendapatkan izin dan dilarang oleh pemerintah setempat," tuturnya.

Sementara itu di Wonogiri, YPKP berhasil mendapatkan pengakuan salah seorang warga masyarakat yang lahannya pernah diminta oleh aparat militer untuk digunakan sebagai kuburan massal.

Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama timnya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.

(Baca juga: Ini Lokasi Pembunuhan Massal Tragedi 1965 di Sumatera)

Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut dan bisa digunakan apabila pemerintah memerlukannya.

(Baca: YPKP 1965 Siap Serahkan Data Valid tentang Kuburan Massal Korban 1965 ke Jokowi)

Rencananya, data-data mengenai kuburan massal tersebut akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

(Baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com