Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Depan, Pimpinan DPR Bahas Nasib Fahri Hamzah

Kompas.com - 23/04/2016, 09:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI akan membahas pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pada Senin (25/4/2016) pekan depan. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR sudah menerima surat perbaikan yang diajukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pergantian Fahri Hamzah.

"Ya dari fraksi sudah masuk, hari Senin kita akan rapat pimpinan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

Ade tidak mau menduga-duga apakah dengan adanya surat perbaikan yang diajukan fraksi PKS itu maka pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR dengan Ledia Hanifa bisa diproses. Semuanya akan tergantung kesepakatan antar pimpinan dalam rapat.

"Teman-teman nanti dikasih tahu rapim jam berapa, apa hasilnya nanti kita lihat," kata Ade.

Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring sebelumnya mengatakan, proses pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR selama ini belum bisa diproses karena ada kesalahan teknis pengiriman surat oleh Fraksi PKS.

Menurut Tifatul, harusnya surat pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR dipisah menjadi dua surat yang berbeda. Sebab, penarikan sebagai pimpinan DPR adalah wewenang partai sehingga tidak harus menunggu gugatan Fahri di pengadilan.

Sementara pergantian antar waktu sebagai anggota DPR memang harus menunggu gugatan pengadilan karena berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum dan pemilih Fahri Hamzah di dapilnya.

Fahri selama in kukuh  bahwa langkah hukum yang dia lakukan membuat pergantiannya tidak bisa diproses, baik sebagai pimpinan atau pun anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com