Kompas.com - 21/04/2016, 20:33 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengaku belum menerima informasi mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap Sekretaris MA Nurhadi.

Meski demikian, menurut Suhadi, jika benar, pencegahan itu adalah suatu peringatan bagi Nurhadi.

"Itu berarti warning bagi yang bersangkutan agar tidak bepergian ke mana-mana," ujar Suhadi saat dihubungi, Kamis (21/4/2016).

Suhadi belum mengetahui tujuan dari pencegahan tersebut. Ia juga belum memahami alasan penggeledahan ruang kerja Nurhadi oleh penyidik KPK.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan adanya permintaan pencegahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencegahan ke luar negeri tersebut disampaikan atas nama Nurhadi (NHD), yang menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung.

"Yang bersangkutan dicegah selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 21 April 2016," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso melalui pesan singkat, Kamis.

Menurut Heru, permintaan pencegahan tersebut terkait operasi tangkap tangan yang baru dilakukan KPK.

Sebelumnya, dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di empat tempat yang berbeda.

Dua di antaranya adalah kediaman Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, dan di ruang kerja Nurhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat.

"Ruangan milik Pak Sekjen. Rumah juga rumah Pak Sekjen," kata Agus.

Sebelumnya, KPK menetapkan sekretaris/panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution (EN), sebagai tersangka.

Edy ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Rabu (20/4/2016).

Selain Edy, KPK juga menetapkan seorang pekerja swasta, Doddy Arianto Supeno (DAS), sebagai tersangka. (Baca: KPK Tetapkan Tersangka Panitera PN Jakpus dan Seorang Perantara Suap)

Doddy diduga sebagai perantara suap antara perusahaan swasta yang berperkara dan pejabat di PN Jakarta Pusat. (Baca: Panitera PN Jakpus Dijanjikan Rp 500 Juta oleh Pemberi Suap)

Kompas TV Panitera Ditangkap, PN Tolak Komentar Banyak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

Nasional
Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Nasional
Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Nasional
KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

Nasional
Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Nasional
Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

Nasional
Kemenkumham Serahkan Draf RKUHP ke DPR Rabu Siang Ini

Kemenkumham Serahkan Draf RKUHP ke DPR Rabu Siang Ini

Nasional
Kementerian KP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel

Kementerian KP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel

Nasional
Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Resmi Jabat Gubernur Aceh

Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Resmi Jabat Gubernur Aceh

Nasional
Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

Nasional
PKS di Simpang Jalan

PKS di Simpang Jalan

Nasional
Mengenal MLRS Vampire, Alutsista Roket Mutakhir Andalan Korps Marinir

Mengenal MLRS Vampire, Alutsista Roket Mutakhir Andalan Korps Marinir

Nasional
KSP: Peluncuran Migor Curah Kemasan untuk Jangkau Distribusi ke Daerah Sulit

KSP: Peluncuran Migor Curah Kemasan untuk Jangkau Distribusi ke Daerah Sulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.