Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Tifatul Suruh Sabar

Kompas.com - 21/04/2016, 15:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak merasa khawatir soal pemberian surat pemecatan atas dirinya yang sudah disampaikan Partai Keadilan Sejahtera kepada pimpinan DPR.

Menurut dia, surat itu tidak berlaku karena saat ini masih dalam proses sengketa antara dirinya dengan PKS.

"Ya enggak bisa itu. Ini masih dalam sengketa, kita tunggu ajalah, ini sudah mau pengadilan, dan mau ada mediasi," kata Fahri usai menghadiri diskusi kebijakan Tax Amnesty dan isu Panama Papers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Secara khusus, Fahri meminta Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring untuk bersabar menyikapi pemecatannya dari PKS. (baca: Jadi Pembicara di Acara PKS, Ledia Hanifa Sudah Disebut Wakil Ketua DPR)

"Ya sabarlah. Tifatul suruh sabar," kata Fahri.

Terkait pemecatan ini, Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat ialah Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)

Sebelumnya, Tifatul mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada ketua DPR RI terkait pemberhentian Fahri dari seluruh jenjang kepartaian.

Surat itu dikirim setelah dilakukan revisi. Seharusnya surat pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR dari F-PKS dipisah menjadi dua surat yang berbeda.

Sebab, penarikan atau penunjukan pimpinan DPR adalah wewenang partai sehingga tidak harus menunggu gugatan Fahri di pengadilan. (Baca: PKS Tetap Proses Penggantian Fahri Hamzah dari Jabatan Wakil Ketua DPR)

Sementara pergantian antarwaktu sebagai anggota DPR memang harus menunggu gugatan pengadilan karena berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum dan pemilih Fahri Hamzah di dapilnya.

Dengan sudah dikirimkannya surat perbaikan ini, Tifatul berharap pimpinan DPR dapat segera memproses pergantian Fahri sebagai wakil ketua DPR dengan Ledia Hanifa.

Menurut Tifatul, saat ini sudah muncul desakan dari berbagai kalangan, khususnya aktivis perempuan, agar Ledia Hanifa dapat segera dilantik. (baca: Ledia Hanifa Tak Yakin Fahri Hamzah Bakal Pindah Partai)

"Aktivis perempuan semangat untuk mendukung, karena sudah lama sekali porsi perempuan di kursi pimpinan DPR," ujar Tifatul.

Satu-satunya perempuan yang pernah menduduki posisi wakil ketua DPR adalah Fatimah Ahmad dari Fraksi PDI. Ia menjabat selama dua tahun, dari 1997 hingga 1999.

Kompas TV PKS Persilakan Fahri untuk Bergabung Lagi?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com