Ruhut: Fadli Zon dan Gerindra Sudah Dendam Kesumat terhadap Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang turut campur dalam masalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ruhut menilai, Fadli Zon dan Gerindra ngotot mencampuri kasus ini karena ingin balas dendam terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Saya sudah sering ingatkan Fadli Zon dan kader Gerindra, janganlah kalian ingin gunakan lembaga DPR karena mau balas dendam kalian ke Ahok, mantan kader kalian yang sudah keluar," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (20/4/2016).

Menurut Ruhut, sikap Fadli dan kader Gerindra yang terlibat dalam kasus Sumber Waras bisa dilihat jelas. Misalnya, kunjungan Fadli Zon ke Rumah Sakit Sumber Waras. (Baca: Tiba di RS Sumber Waras, Fadli Zon Langsung Lakukan Pertemuan Tertutup)

Menurut dia, Fadli sebagai Wakil Ketua DPR tak perlu melakukan kunjungan itu karena masih banyak hal lain yang harus diurusi.

Kompas.com/David Oliver Purba Seni (18/4/2016), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Datangi RS Sumber Waras, Jakarta.

Pada Selasa (19/4/2016), Panja Komisi III sudah mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta penjelasan soal hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Bahkan Fadli mendorong agar Panja ditingkatkan menjadi panitia khusus DPR untuk mengusut masalah Sumber Waras. (Baca: Fadli Zon Dorong Dibentuk Pansus Sumber Waras)

"Fadli Zon dan Gerindra-nya ini rupanya sudah dendam kesumat dengan Ahok," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Ruhut pun meminta sembilan fraksi lainnya tidak terpengaruh dengan permainan politik yang sedang dilancarkan Gerindra ini.

Dia mengingatkan, jangan sampai lembaga DPR digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. (Baca: Soal Pembelian Lahan Sumber Waras, Dinkes DKI Mentahkan Temuan BPK)

"DPR bukan Gerindra saja, ada sembilan fraksi lain," ucap Ruhut.

KPK tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK. (Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.

BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.