Fadli Zon Dorong Dibentuk Pansus Sumber Waras

Kompas.com - 19/04/2016, 14:30 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat berkunjung ke Cibinong, Kabupaten Bogor, menghadiri kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai ciliwung, Kamis (12/02/2015). K97-14 KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat berkunjung ke Cibinong, Kabupaten Bogor, menghadiri kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai ciliwung, Kamis (12/02/2015). K97-14
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong panitia kerja (panja) penegakan hukum Komisi III DPR terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Jika perlu, lanjut Fadli, panja yang ada saat ini bisa ditingkatkan dengan membentuk panitia khusus (pansus) DPR.

Dengan begitu, selain Komisi III, komisi terkait lainnya juga bisa ikut menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini.

"Kalau ada anggota DPR dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Namun, Fadli mengatakan, keinginan untuk membentuk pansus ini harus datang langsung dari anggota DPR. Pimpinan DPR hanya akan mendukung dan menyetujui pembentukan pansus itu apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia memastikan, pansus bisa dibentuk meskipun pihak yang diselidiki adalah pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

(Baca: Pimpinan KPK Tak Persoalkan Banyaknya Kritik soal Penanganan Kasus Sumber Waras)

"Kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik secara nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli pun tak menampik upaya untuk terus menyelidiki pembelian lahan RS Sumber Waras ini tidak terlepas dari unsur politis. Namun, menurut dia, politis dalam hal ini bukan lah sesuatu yang negatif.

"Apa sih yang enggak politis di republik ini, namanya tugas DPR pengawasan itu kerja politik. Tapi politisnya untuk kepentingan apa? Ini kepentingan nasional," ucap Fadli.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X