Ketua Komisi IV: Reklamasi Teluk Jakarta Sudah Diminta Dihentikan Sejak Desember 2014

Kompas.com - 15/04/2016, 11:12 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengaku bahwa pihaknya sudah meminta reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sejak 2014, tepatnya saat rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Desember 2014.

Namun, nyatanya proyek reklamasi ini terus berjalan hingga sekarang.

"Saya tidak mengerti mengapa proyek ini terus berlanjut pembangunannya padahal banyak aturan yang dilanggar," kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/4/2016).

Edhy menegaskan, Teluk Jakarta adalah kawasan strategis. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perubahan fungsi di kawasan strategis harus berdasarkan izin pemerintah pusat serta persetujuan DPR.

(baca: Jokowi Sempat "Intip" Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta)

"Tidak bisa hanya berdasarkan Kepres terbitan lama karena kedudukan Kepres di bawah Undang-undang. Kalau mau negara ini baik, lakukanlah sesuatu berdasarkan Undang-undang," kata dia.

Faktanya, lanjut dia, reklamasi telah melanggar aturan. Selain itu, proyek ini hanya berpihak kepada pengusaha, tapi tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya terkena gusuran.

Pada Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR kembali mengadakan rapat dengan Menteri Susi dan menghasilkan kesimpulan bahwa proyek reklamasi ini harus dihentikan.

Dia meminta pemerintah pusat segera menjalankan keputusan rapat itu. (Baca: Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan)

"Saya menuntut dan menantang kepada pemerintah, kalau pemerintah cinta Tanah Air dan tunduk kepada Undang-undang, segera hentikanlah proyek reklamasi. Seandainya saya pemerintah, saya lebih memilih untuk menggusur para pengusaha nakal ketimbang menggusur rakyat sendiri. Sayang, fungsi DPR bukan mengeksekusi tapi hanya sebatas memberi rekomendasi," kata Edhy.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X