Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Bikin Ledia Hanifa "Pede" Bisa Gantikan Fahri Hamzah

Kompas.com - 14/04/2016, 11:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa percaya diri bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah dengan baik.

Sebab, posisi yang ditinggalkan Fahri adalah Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Posisi tersebut membawahkan beberapa komisi, yaitu Komisi VIII, IX, dan X, tempat Ledia banyak bergulat di dalamnya sejak tahun 2009.

“Ketika penugasan ini datang dari DPP, saya bersyukur tidak blank sama sekali,” kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Pada periode lalu, Ledia selama dua setengah tahun pernah duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. (Baca: Fahri Hamzah Tuding ICW Ada di Balik Pemecatannya)

Setelah itu, dia pindah menjadi anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Pada periode 2014-2019, Ledia pun dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII sebelum akhirnya ditunjuk menggantikan Fahri Hamzah yang dipecat dari partai.

Selain faktor pengalaman, Ledia juga mengaku siap menjadi Wakil Ketua DPR karena instruksi tersebut datang langsung dari partai. (Baca: Fahri Hamzah Bandingkan Kepemimpinan Salim Segaf dengan Hilmi Aminuddin)

"Pada dasarnya, semua kader di PKS harus siap ditempatkan di posisi mana pun. Ya, bismillah. Insya Allah, keputusan DPP pasti telah mempertimbangkan kira-kira dalam menempati posisi seperti itu akan seperti apa,” jelas Ledia.

Sebagai pimpinan DPR, Ledia mengaku akan menampung dan mencari solusi dari setiap perbedaan pendapat yang terjadi, baik di internal pimpinan maupun anggota DPR lainnya. (Baca: Usai Pecat Fahri, PKS Rombak Fraksi di DPR)

Termasuk pada isu-isu sensitif yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kenaikan tunjangan anggota Dewan, pembangunan perpustakaan, dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

“Kalau soal perbedaan pendapat, itu kan wajar. 560 orang anggota, pasti punya 560 pendapat yang mewakili partai dan masyarakatnya. Karena parlemen adalah sarana untuk kontestasi gagasan. Tinggal bagaimana kita mencari titik temu dan melihat mana yang lebih manfaat bagi masyarakat,” ujar Ledia.

DPP PKS saat ini sudah mengirimkan surat pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR maupun sebagai anggota DPR, meski yang bersangkutan masih menempuh langkah hukum atas pemecatannya.

Namun, surat dari PKS itu belum diproses oleh pimpinan DPR karena belum dilengkapi surat dari fraksi.

Kompas TV Sudah Dipecat, Fahri Masih Pimpin Rapat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com