Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Otopsi Diharap Jadi Standar Polri dalam Tangani Tahanan yang Tewas

Kompas.com - 14/04/2016, 08:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan bahwa kasus kematian terduga teroris Siyono memberi banyak pelajaran kepada Kepolisian RI untuk segera membenahi sistem penanganan terduga terorisme.

Menurut Neta, sejak dari awal kasus seharusnya Polri melakukan otopsi menyeluruh oleh tim forensik terhadap jenazah Siyono.

Mekanisme otopsi tersebut penting dilakukan, terutama terhadap korban tewas yang diduga akibat tindak kekerasan oknum polisi. Dengan demikian, kepolisian memiliki hasil yang valid.

Meski keluarga korban menolak, kata Neta, otopsi menyeluruh harus dilakukan dan menjadi standar kepolisian.

"Sehingga ketika ada complain, Polri sudah memiliki bukti lengkap hasil otopsinya," ujar Neta saat dihubungi, Rabu (13/4/2016).

Neta pun menilai hasil otopsi jenazah Siyono di RS Polri tidak bisa disamakan dengan hasil otopsi yang diprakarsai oleh PP Muhammadiyah.

Sebab, kata Neta, saat otopsi di RS Polri pihak keluarga tidak mengizinkan jenazah Siyono diotopsi luar dalam. Sehingga jenazah hanya diotopsi bagian luarnya saja.

Sebaliknya saat diotopsi oleh tim forensik Muhammadiyah, keluarga mengizinkan jenazah Siyono diotopsi luar dalam.

"Dengan demikian sangat tidak tepat jika membandingkan kedua hasil otopsi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut menurut Neta, otopsi ulang yang diinisiasi oleh PP Muhammadiyah dan Komnas HAM menunjukkan bahwa independensi dan profesionalisme forensik Polri masih diragukan.

(Baca: "Otopsi Ulang Siyono Jadi Pukulan Telak bagi Profesionalisme Polri")

 

"Kasus Siyono sudah memicu keberanian publik untuk melakukan otopsi ulang terhadap korban kekerasan polisi. Otopsi ulang ini menjadi pukulan telak bagi profesionalisme polri," kata Neta.

Neta juga menambahkan, kasus kematian Siyono harus menjadi pelajaran berharga bagi kepolisian dan juga tim forensiknya agar membenahi sistem pengawasan terkait upaya pemberantasan terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Ia mengingatkan bahwa Polri sudah saatnya mengawasi sikap, perilaku dan kinerja Densus agar tidak berubah menjadi algojo dan bertindak sewenang-wenang.

Pada Senin (11/4/2016) lalu, PP Muhammadiyah bersama tim forensik dan Komnas HAM mengumumkan hasil otopsi Siyono di Kantor Komnas HAM.

Halaman:


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com