Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil

Menanggapi fenomena janji-janji bakal calon ketua umum Partai Golkar, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, secara realistis, wajah Partai Golkar sesungguhnya sangat pragmatis.

Semestinya bagi Partai Golkar, baik elite pusat maupun akar rumput mengutamakan pertarungan integritas, gagasan, dan kepemimpinan, alih-alih menginginkan politik transaksional yang mengerdilkan partai.

“Apakah Partai Golkar masih mau memparipurnakan pragmatisme politiknya dan membiarkan pembusukan di dalam? Saya yakin, Partai Golkar tidak mau ada kemunduran baik secara organisasi maupun elektoral,” kata Hanta.

Karenanya, semestinya ada transformasi dalam konteks mekanisme suksesi kepemimpinan yang akan terjadi dalam Musyawarah Nasional pada 7-9 Mei mendatang.

Dalam Munas, lanjut Hanta, semestinya yang dipertarungkan adalah kriteria standar, seperti integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan manajerial, serta kriteria khusus seperti memiliki gagasan besar, secara internal mengakar di jejaring Partai Golkar, serta memiliki nama baik dan relasi politik yang bisa diandalkan ke luar.

Hanta menambahkan, bila tradisi pragmatisme di tubuh Partai Golkar dibiarkan, partai berlambang beringin ini akan semakin mengerdilkan diri sendiri dan melakukan deparpolisasi dari internal partai sendiri.

“Pragmatisme jelas melemahkan peran partai dengan politik transaksional, citra partai semakin rusak, dan secara internal, dia merusak mesin politik Partai Golkar sebab semua dihitung dari logistik, bukan militansi ideologis. Kalau dibiarkan, jelas merugikan Partai Golkar sendiri,” kata Hanta.

Akibat politik transaksional yang sudah terjadi di Partai Golkar, menurut Hanta, sudah terlihat dari terus menurunnya perolehan suara partai beringin ini.

Bila para calon ketua umum dan akar rumput Partai Golkar tetap membiarkan tradisi pragmatis, memilih ketua umum yang ber-”amunisi” banyak, dan bukan yang melakukan kaderisasi, niscaya Partai Golkar semakin ditinggalkan.

Justru, Partai Golkar semestinya memiliki paradigma revolusioner untuk menunjukkan Munas kali ini berbeda, bukan pertarungan uang, melainkan pertarungan gagasan.

Karenanya, perlu dibangun kesadaran politik di kalangan Partai Golkar, baik di elite pusat maupun di akar rumput, baik dari internal seperti komite etik yang baru dibentuk maupun dari luar seperti KPK. Calon yang berpolitik uang seharusnya didiskualifikasi secara tegas.