Dua Pekan WNI Disandera Abu Sayyaf, Jusuf Kalla Nyatakan Pemerintah Tak Mau Ditekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia mengutamakan negosiasi kemanusiaan dalam upaya membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh gerombolan yang mengaku Abu Sayyaf sejak akhir Maret lalu.

"Pemerintah tentu berpegang pada prinsip untuk tidak ditekan atau didiamkan seperti itu. Pemerintah juga mendahulukan negosiasi secara kemanusiaan," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Pemerintah masih mengedepankan upaya dialog untuk bernegosiasi kepada kelompok teroris Abu Sayyaf demi mengutamakan faktor kemanusiaan bagi para sandera tersebut.

"Ini mendahulukan dialog, karena di mana-mana penyelesaian sandera begitu, melihat kemungkinan bagaimana baiknya, mendahulukan faktor kemanusiaan. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan," katanya.

(Baca: Sudah Dua Pekan, Apa Kabar Nasib 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf?)

Kelompok Abu Sayyaf mengaku telah membajak Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 saat dalam perjalanannya dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan.

Kedua kapal milik swasta tersebut berbendera Indonesia saat melakukan perjalanannya menuju Filipina.

Pihak pemilik kapal menerima telepon dari seseorang yang mengaku anggota kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret dan mengetahui 10 awak kapal berwarga negara Indonesia telah disandera.

(Baca:  Perusahaan Akan Beri Uang Tebusan Rp 14,3 Miliar ke Kelompok Abu Sayyaf)

Dua pejabat militer Filipina mengatakan kelompok garis keras itu menuntut sejumlah uang tebusan, yang dirahasiakan dari pemilik perahu. Pejabat itu menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.