Munaslub Golkar Kian Dekat, Panitia Antisipasi Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang diselenggarakan, Kamis (7/4/2016) sore, telah menyepakati rencana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai tersebut.

Panitia pelaksana pun mulai ancang-ancang untuk menyiapkan mekanisme pencalonan dan pemilihan agar munaslub berjalan bersih.

Menurut rencana, munaslub Partai Golkar akan dilangsungkan di Pulau Bali pada 7-8 Mei 2016. Namun, hingga kini belum ditentukan dimana lokasi pasti penyelenggaraan munaslub tersebut.

"Kita harapkan dalam satu-dua hari ini sudah mendapat konfirmasi atas dua tempat di Bali, apakah di Sanur apakah di Nusa Dua," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, kemarin.

(Baca: Jelang Munas, SK Pengurus Golkar Rekonsiliasi Akan Segera Diterbitkan Menkumham)

Meski waktu pelaksanaan munaslub telah disepakati, namun penyelenggaraannya masih menyisakan persoalan. Hingga kini, pengurus Golkar hasil rekonsiliasi belum mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM baru.

Padahal, kedua kubu di partai tersebut telah mendaftarkan kepengurusan Golkar hasil rekonsiliasi ke Kemenkumham.

Ical, sapaan akrab Aburizal, optimistis Menkumham segera menerbitkan SK atas kepengurusan yang baru. Terlebih, sebelumnya dirinya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, ia mengklaim, Presiden menyatakan bersedia menghadiri pembukaan munaslub dan berjanji akan segera menerbitkan SK baru.

"Besok atau lusa sudah keluar. Keluar lah. Presiden kan sudah keluarkan perintah kok, gimana nggak keluar?" ungkap Aburizal.

Pendaftaran dan kampanye

Sementara itu, dalam rapat pleno kemarin juga disepakati bahwa kepanitiaan munaslub merujuk pada hasil rapat harian Partai Golkar sebelumnya, yaitu Theo L Sambuaga didapuk sebagai Ketua Penyelenggara Munaslub.

Sedangkan Wakil Ketua Penyelenggara yakni Fadhel Muhammad dan Yorrys Raweyai. Untuk jabatan Ketua Steering Committee dipegang Nurdin Halid dan Zainudin Amali sebagai Ketua Organizing Committee.

Adapun posisi Sekretaris SC dipegang oleh Agun Gunandjar Sudarsa dan Erwin Aksa sebagai Sekretaris OC.

(Baca: Rapat Pleno Partai Golkar Putuskan Munaslub Digelar 7 Mei di Bali)

Nurdin mengatakan, tahap pengumuman pendaftaran dilakukan pada 13-14 April. Sementara pendaftaran bakal calon ketua umum baru akan dilangsungkan pada 14-18 April 2016.

"Dilanjutkan rapat SC untuk pengesahan bakal calon pada 19 April, dan rapat pleno penetapan materi pada 20 April," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016).

Tahapan kampanye calon akan dilangsungkan pada 23 April hingga 1 Mei 2016. Kampanye tersebut nantinya akan menggunakan sistem zonasi.

Zona I meliputi wilayah Sumatera, Zona II meliputi wilayah Jawa, Zona III meliputi wilayah Kalimantan, Zona IV meliputi wilayah Sulawesi dan Zona V meliputi wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Selama masa kampanye tersebut, juga akan dilakukan finalisasi materi munaslub termasuk juga proses pencetakan materi.

"Kita harap tanggal 3 Mei seluruh materi sudah dapat terdistribusi," ujarnya.

Antisipasi kecurangan

Nurdin menambahkan, partainya kini tengah menyusun skema untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat munaslub. Skema tersebut nantinya bersifat mengikat bagi seluruh calon ketua umum.

"Setelah pendaftaran, maka dia akan terikat dari seluruh sistem yang sudah ditetapkan SC," kata Nurdin.

Salah satu hal yang menjadi perhatian SC yakni bagaimana menghilangkan interaksi negatif yang dilakukan calon ketua umum terhadap pemilik suara.

(Baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)

Interaksi negatif yang dimaksud yaitu politik uang, intimidasi, dan intervensi. Sebagai contoh, zonasi pelaksanaan kampanye yang harus diikuti.

Saat ini, seluruh calon masih bebas melakukan kampanye di wilayah manapun. Namun, ketika mereka sudah mendaftar, maka waktu dan tempat pelaksanaan kampanye mengikuti aturan yang telah ditentukan.

"Di luar itu ada pertemuan, kita diskualifikasi," ujarnya.

Hal lain yakni peniadaan surat dukungan yang selama ini sarat dengan politik transaksional. Ia juga akan menyiapkan sistem untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya politik uang.

Selain itu, setiap calon juga diwajibkan menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dirinya siap menang dan siap kalah, serta tidak akan membuat atau eksodus ke partai lain jika kalau.

"Tanpa itu, dia nggak boleh jadi calon," ucap Nurdin.