Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2016, 05:05 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II. Hal itu terlihat dari komunikasi Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi belakangan ini.

"Rasanya reshuffel akan dilakukan. Tapi bagi kami reshuffle bisa terjadi atas kehendak Presiden," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Meski demikian, Hasto mengaku tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam pertemuan dengan pimpinan parpol belakangan ini.

Namun, ia menekankan, biasanya Presiden akan mengkomunikasikan dengan pimpinan parpol sebelum mengambil keputusan. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Tapi pertemuan itu lebih kepada penegasan bahwa parpol beri dukungan sepenuhnya kepada bapak Presiden," kata Hasto.

Hasto menganggap, kembali munculnya wacana reshuffle lantaran tidak sempurnanya proses penyusunan Kabinet Kerja pascakemenangan pemilu presiden 2014. (baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Hasto kembali mempermasalahkan keputusan Jokowi ketika itu, yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyusun kabinet. Saat itu, KPK diminta menelusuri daftar calon menteri, apakah ada indikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Tapi fakta-fakta yang saya miliki terjadi penyalahgunaan orang per orang sehingga proses penetapan 'stabilo merah' (terindikasi korupsi) dilakukan dengan mekanisme yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Hasto kini mempertanyakan, mengapa mereka yang terkena "stabilo merah" oleh KPK, hingga kini tidak terjerat kasus korupsi. (Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Sementara itu, Syamsuddin Haris peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai bahwa reshuffle jilid II adalah keniscayaan. Ia menyinggung keinginan Jokowi ada percepatan pembangunan pada 2016.

Nyatanya, kata Syamsuddin, Jokowi melihat banyak masalah ketika mengecek kondisi di lapangan seperti ketika mengunjungi gudang Bulog, bendungan, pembangkit listrik.

"Ada pejabat yang tidak mengefektifkan tanggungjawabnya. Mau ngga mau dicopot. Itu hak politik sepenuhnya ada di Presiden," kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Wasekjen DPP Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, dalam situasi ekonomi saat ini, sebaiknya Presiden lebih banyak mencari teman ketimbang musuh. (baca: "Jangan Sampai 'Reshuffle' Hanya untuk Akomodasi Kepentingan Partai")

Presiden, kata dia, tidak perlu melakukan tindakan politik yang kontraproduktif seperti dilakukan parpol pendukung pemerintah. Namun, ia tidak memberi contoh tindakan kontraproduktif apa yang dilakukan parpol koalisi pendukung pemerintah selama ini.

"Lebih baik membangun jembatan yang mempertemukan ketimbang membangun tembok yang jusru menjauhkan dan memisahkan," kata Rachland.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugasnya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. (Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4/2016) malam.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. (Baca: Mensesneg Minta Tamu Jokowi Tak Dikaitkan dengan "Reshuffle")

"Tidak ada yang dikte-dikte, apa lagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Nasional
Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Nasional
Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Nasional
Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Nasional
Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Nasional
3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

Nasional
Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Nasional
Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih 'Make Sense'

Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih "Make Sense"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.