Perundungan Elite di Media Sosial

Perundungan atau kritik?

Soal keluhan perundungan dari Yudhoyono, hal itu tampaknya tak terlepas dari keriuhan "Tour de Java" versus "Tour de Hambalang" di media sosial beberapa pekan lalu.

Saat itu, kerja politik Yudhoyono lewat lawatan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan kritik yang dilontarkannya terhadap pemerintahan Joko Widodo ditanggapi sinis sebagian netizen.

Hal ini terutama muncul setelah Presiden Jokowi menyambangi Hambalang, proyek berbiaya mahal masa Yudhoyono yang mangkrak karena kasus korupsi yang sebagian melibatkan elite politik Partai Demokrat.

Pengajar budaya siber di Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Rendy Pahrun Wadipalapa, tak sepenuhnya sependapat dengan keluhan Yudhoyono.

Menurut dia, elite politik juga harus mampu membedakan kritik dan perundungan. Rendy mengatakan, perundungan itu terjadi berulang-ulang dan menyerang martabat.

Jika yang diserang argumentasi, hal itu bukan perundungan. Tidak tepat pula jika semua jenis kritik kemudian diberi label "perundungan" oleh elite politik.

"Publik sekarang kritis dan sensitif. Publik menjadi himpunan kelas menengah yang 'cerewet' dan sadar akan haknya. Rekam jejak elite politik mudah dilacak di internet," katanya.

Peneliti politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, berpendapat, kritik netizen kepada Yudhoyono dan Partai Demokrat merupakan tanggapan balik publik atas upaya pencitraan politik politisi.

Dia menilai, kritik netizen menjadi indikator gejala antusiasme publik karena kanal informasi meluas dengan adanya media sosial dan representasi politik mereka jadi lebih punya gaung.

Namun, ia juga mencatat, netizen juga harus punya kontrol diri yang baik sebelum melontarkan kritik.

Dengan begitu, elite politik tak boleh anti terhadap kritik netizen di media sosial, tetapi di sisi lain, netizen juga harus mampu memformulasikan kritik tanpa menyerang martabat seseorang. (ANTONY LEE)