Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Pemecatan Fahri Hamzah, Gaduh PKS Hanya Akan Jadi Tertawaan Publik

Kompas.com - 04/04/2016, 08:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini sangat terlihat ingin menyingkirkan sosok Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hal tersebut menurut dia dilatari oleh dua hal.

Pertama, rezim pengurus baru PKS tersebut secara "telanjang" menunjukkan bahwa mereka menginginkan kekuasaan di pucuk pimpinan DPR.

"Salah? Ya enggak salah karena politik ujung-ujungnya kekuasaan. Tetapi, ini terlalu telanjang dan gamblang mengisyaratkannya," kata Hendri saat dihubungi, Senin (4/4/2016).

Adapun hal kedua adalah bisa saja disebabkan oleh isu reshuffle kabinet yang belakangan menguat.

Hendri mengatakan, bisa jadi ada keinginan PKS untuk mendapatkan kursi di kabinet sehingga sosok kader yang doyan mengkritik pemerintahan seperti Fahri dianggap perlu disingkirkan. 

(Baca: Fahri Hamzah Dikabarkan Dipecat dari PKS)

Kegaduhan politik yang ditimbulkan akibat isu pemberhentian Fahri ini juga dinilai sebagai kegaduhan yang tak perlu dan diciptakan sendiri oleh internal PKS. Bahkan, Hendri menduga, isu ini justru akan menjadi bahan tertawaan publik.

Kegaduhan pun juga akan timbul karena Fahri memiliki pendukung.

"Ini akan jadi bahan tertawaan publik saja sebuah partai yang katanya sejahtera, adem, sesuai dengan syariah, terus ribut sendiri dengan kekuasaan dan kekuasaannya internal. Sebetulnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai pemecatan," kata dia.

Namun, dari segi positifnya, lanjut Hendri, isu ini setidaknya akan membuat perbincangan tentang PKS meningkat. Terlebih lagi, para haters Fahri pasti akan mendukung langkah rezim pengurus PKS ini.

(Baca: Sohibul Iman Benarkan Ada Putusan Mahkamah Partai Terkait Fahri Hamzah)

Meski begitu, Hendri menyayangkan kegaduhan tersebut. Pasalnya, jelang pilkada serentak 2017, banyak pekerjaan rumah bagi PKS, termasuk untuk menentukan kandidat calon kepala daerah yang akan diusungnya.

"Pilkada DKI, misalnya, belum tentukan calonnya siapa. Jadi, kegaduhan ini tambah kerjaan saja," kata dia.

Kalaupun nantinya kursi Fahri di DPR akan digantikan oleh orang baru, kata dia, diperkirakan orang baru tersebut perlu waktu untuk beradaptasi dan sejajar dengan pimpinan lama, apalagi jika pamornya kalah dengan Fahri.

"Fahri itu kan memang citranya geng Setya Novanto, Fadli. Pastinya kalau ada orang baru akan berbeda haluannya," tutur juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com