Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi Ditangkap KPK, Fadli Zon Sebut Gerindra Tak Akan Membela

Kompas.com - 01/04/2016, 12:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal telah mengimbau kepada seluruh kader untuk menghindari segala perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Imbauan itu sudah disampaikan berkali-kali.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis (31/3/2016).

Anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra M Sanusi disebut ditangkap dalam operasi tersebut. (baca: Sanusi Ditangkap KPK, Ruhut Sebut "Maling Teriak Maling")

"Tentu dalam kasus ini, kita akan mendengar keterangan kepada KPK dan kita tetap akan berpegang pada asas praduga tak bersalah. Jika nanti sudah diambil suatu tindakan, dan terbukti sebagai tersangka, tentu Gerindra punya mekanisme sendiri untuk menetapkan sanksi seperti apa," kata Fadli lewat telepon, Jumat (1/4/2016).

Menurut Fadli, sikap Prabowo terhadap anggotanya yang terlibat kasus hukum seperti korupsi maupun narkoba cukup tegas. (baca: Sanusi Miliki Dua Rumah Seharga Rp 2,5 Miliar di Srengseng, Satu Tak Dihuni)

Untuk itu, dalam setiap kesempatan, mantan Danjen Kopassus itu selalu menekankan agar setiap kader menghindari tindakan yang berpotensi mencoreng nama parpol.

"Kita tak ingin memberi kesan pembelaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kita akan mengambil sikap tegas dan akan kita tindak tegas," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.

"Ya memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco.

Istri Sanusi, Naomi Shallima, juga membenarkan. Namun, ia tidak tahu kasus apa yang menimpa suaminya. (baca: Istri Sanusi Benarkan Suaminya Ditangkap KPK)

KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016).

Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.

Soal kasus yang menjerat Sanusi, KPK baru akan menjelaskan pada sore nanti. Namun, ruang kerja Sanusi dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik sudah disegel. (baca: Kronologi Penyegelan Ruang Kerja Sanusi dan Taufik oleh KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com