Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Akui Sulit Jerat Tersangka Lain dalam Kasus Hambalang

Kompas.com - 30/03/2016, 09:30 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk menjerat tersangka lain dalam kasus pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

Menurut Agus, KPK kesulitan untuk membuktikan adanya aliran dana ke pihak tertentu.

"Dalam penyelidikan dan penyidikan, memang sementara hanya itu yang bisa kami lakukan," ujar Agus dalam pertemuan dengan awak media di Gedung KPK, Selasa (29/3/2016) malam.

Agus mengakui bahwa KPK menemukan indikasi pihak lain yang menerima uang dari tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Meski demikian, apakah uang tersebut benar-benar sampai ke tangan penerima, hingga saat ini belum bisa dibuktikan oleh penyidik KPK.

"Sepertinya kita tidak punya informasi yang lebih dalam mengenai kasus itu. Ada missing link yang tidak bisa digabungkan," kata Agus.

Sebelumnya, salah satu terpidana dalam kasus ini, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, terbongkarnya seluruh aktor dalam kasus korupsi pembangunan pusat olahraga di Hambalang, sangat bergantung pada keinginan KPK.

(baca: Anas: Pengungkapan Tersangka Lain dalam Kasus Hambalang Tergantung KPK)

"Ini tergantung KPK, jadi KPK mau menuntaskan apa tidak, atau terhenti pada orang-orang tertentu saja, hanya itu saja," ujar Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Menurut Anas, beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini sebenarnya telah diketahui KPK. Ia berharap, kasus ini tidak terhenti pada segelintir orang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Hal serupa juga dikatakan Nazaruddin. Terdakwa dalam kasus korupsi dan pencucian uang ini mengatakan, banyak pihak-pihak yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, namun belum juga disentuh oleh KPK. (baca: Dukung Hambalang Dilanjutkan, Nazaruddin Minta Pelaku Lain Diungkap)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com