Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Iqrak Sulhin
Dosen Kriminologi UI

Dosen Tetap Departemen Kriminologi UI, untuk subjek Penologi, Kriminologi Teoritis, dan Kebijakan Kriminal.

Adakah Narkoba di Lapas?

Kompas.com - 28/03/2016, 15:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Per Maret 2016 ini, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, terdapat 183.688 tahanan dan narapidana di 477 rutan/lapas seluruh Indonesia. Data tahun 2015, perbandingan antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan adalah 1:45.

Dapat dibayangkan kebutuhan anggaran apabila tiap narapidana setiap hari memerlukan makanan, air, layanan kesehatan. Termasuk kebutuhan untuk perawatan gedung atau pengadaan peralatan/perlengkapan keamanan dan pembinaan.

Dari sisi pengamanan, perbandingan 1:45 bisa jauh lebih buruk, karena jelas tidak semua petugas/pegawai pemasyarakatan bertugas dalam pengamanan.

Satu hal lain yang juga menjadi perhatian serius cetak biru adalah bidang pengawasan terhadap petugas. Idealnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh atasan langsung atau oleh inspektorat di kementerian, namun perlu melibatkan pihak eksternal untuk menjamin akuntabilitas.

Peran Badan Narkotika Nasional, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di dalam pengawasan tahanan atau narapidana perlu dinilai positif. Termasuk keterlibatan lembaga non pemerintah.

Perbaikan dalam hal pengawasan ini menurut saya sangat penting dalam jangka pendek. Pelanggaran yang terjadi berulang-ulang di tingkat teknis dapat dinilai sebagai belum maksimalnya pengawasan oleh atasan langsung.

Saya sebenarnya tidak ingin berprasangka buruk, namun pelanggaran dapat terpelihara karena pimpinan juga turut melakukan pelanggaran atau mungkin membiarkan. Seperti tahun 2011, ketika BNN membongkar keterlibatan kepala Lapas Narkotika Nusakambangan yang menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba.

Terakhir, menutup tulisan singkat ini saya ingin menegaskan kembali bahwa melihat permasalahan Pemasyarakatan tidak bisa parsial. Banyak faktor yang saling berkaitan.

Sayangnya belum ada political will yang kuat. Mungkin karena publik masih menganggap nasib tahanan/narapidana tidak penting. Tapi sayangnya, publik selalu hanya ‘marah’ saat manusia yang dianggap tidak penting dan manusia yang mengurusinya itu berulah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com