Iqrak Sulhin
Dosen Kriminologi UI

Dosen Tetap Departemen Kriminologi UI, untuk subjek Penologi, Kriminologi Teoritis, dan Kebijakan Kriminal.

Zaskia, Media, dan Ideologi

Kompas.com - 24/03/2016, 11:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

KOMPAS.com — Nama Zaskia Gothik tentu tidak asing bagi penikmat dangdut, tetapi terakhir ini dirundung masalah karena dianggap menghina negara sehingga dilaporkan ke polisi.

Ia sendiri telah berkali-kali meminta maaf, tetapi apalah daya, masyarakat cenderung menilai dirinya salah. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini?

Dahulu, ketika saya duduk di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, pada saat upacara bendera yang rutin dilaksanakan pada hari Senin pagi, rasanya tidak pernah tidak Pancasila dibacakan karena memang begitu ketentuannya, tetapi memang minus visualisasi dari tiap-tiap sila.

Hanya saja, di setiap ruang kelas, lambang Burung Garuda selalu ada, dan jelas memberi tahu simbol dari tiap-tiap sila Pancasila.

Lantas, mengapa Zaskia lupa dengan itu? Dalam tulisan ini, saya coba memberikan catatan ringkas pada tingkat makrokultural untuk menjawab pertanyaan ini.

Dalam amatan saya, ada beberapa hal yang dapat menjadi latar belakang mengapa sebagian masyarakat kita (tidak hanya Zaskia) sering lupa bahkan tidak tahu dengan sejarah, ideologi, dan simbol-simbol bangsa.

Momen reformasi 1998 saya kira adalah titik baliknya dari sisi politik. Namun, dari sisi kultural, perkembangan teknologi informasi juga semakin menjauhkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, dari sejarah dan ideologi.

Sementara itu, dari sisi pendidikan, sekolah (di semua tingkat) belum bisa dikatakan berhasil melakukan sosialisasi yang efektif tentang sejarah, ideologi, dan simbol tersebut.

Latar belakang politik berkenaan dengan beban sejarah. Kuatnya kekuasaan pemerintah pada masa Orde Baru dan terjadinya keterpurukan negara telah menjadi alasan bagi masyarakat untuk segera mendelegitimasi kroni, agensi, atau simbol-simbol Orde Baru.

Upaya ini bahkan menjadi agenda besar politik Indonesia melalui amandemen konstitusi, pemilihan presiden langsung, hingga didirikannya lembaga anti-korupsi. Hanya, upaya ini menurut saya belum dikelola dengan baik.

Delegitimasi seperti turut dilakukan terhadap pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membentuk hegemoni politik Orde Baru pada masanya.

Padahal, di lain pihak, pendidikan ideologi adalah sesuatu yang diperlukan, terlebih bila bangsa ini telah menegaskan Pancasila sebagai ideologi. Menguatnya intoleransi saya kira tidak lepas dari kurangnya konsensus tentang Pancasila sebagai ideologi negara.

Tentu pendidikan ideologi yang saya maksud tidak bisa lagi disamakan dengan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), sebagaimana diwajibkan pada masa Orde Baru.

Oleh karena saya bukan ahli pendidikan, saya tidak bisa memberikan bayangan tentang bagaimana penataran yang tepat dalam konteks kekinian. Namun, tentu diperlukan model dan strategi yang beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat dewasa ini, khususnya anak muda.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.