Pemerintah Dinilai Terlambat Sikapi Angkutan Berbasis Aplikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Respons pemerintah terkait beroperasinya transportasi berbasis aplikasi dikritik. Pemerintah baru beraksi setelah terjadi konflik antarpihak transportasi konvensional dengan berbasis aplikasi.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ricardi S. Adnan melihat, berkaca dari demo sopir taksi konvensional yang berlangsung anarkistis pada Selasa (22/3/2016), pemerintah cenderung baru bersikap saat kerusuhan mau atau sudah terjadi.

"Uber ini kan sudah beberapa bulan lalu, tapi enggak pernah ditanggapi. Pemerintah baru memberi tanggapan pas mau ada kerusuhan," ujar Ricardi saat dihubungi, Rabu (23/2/2016).

Ricardi mengatakan, pemerintah sebetulnya cukup sigap dengan melakukan koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. (baca: DPR Siap Revisi UU untuk Tampung Angkutan Berbasis Aplikasi)

Namun, ia menilai, sinergitas antarkementerian harus lebih baik karena masalah moda transportasi ini sangat kompleks.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa kemarin sebetulnya merupakan buntut dari persaingan yang muncul. Para pengemudi transportasi konvensional menganggap pihaknya diperlakukan tak adil.

Goncangan besar akibat teknologi informasi, menurut dia, telah jauh hari diramalkan. Namun, tidak ada antisipasi dari pemerintah dan perusahaan angkutan konvensional. (Baca: Soal Angkutan Berbasis Aplikasi, Istana Minta Semua Pihak Menahan Diri)

"Pada satu sisi sudah melek gadget, tapi pada sisi lain mereka tidak siap dengan perubahan dari segi bisnis perdagangan seperti ini," tutur Ricardi.

Menurut Ricardi, pemerintah harus membuat regulasi yang adil agar kemunculan moda transportasi online tidak merugikan transportasi konvensional.

"Konsep fair ini yang seperti apa? Pemerintah jauh lebih bijak, termasuk mengkomunikasikannya," kata dia.